JAKARTA – Front Aksi Mahasiswa Buru Jakarta Anti Korupsi (FAMBURU ANTI KORUPSI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang tadi.
Masa (FAMBURU ANTI KORUPSI) meminta KPK memeriksa Bupati Buru Ramli Umasugi Sebagai tersangka penggelapan anggaran APBD tahun 2016.
“KPK harus segara panggil dan periksa Bupati Buru Ramli Umasugi sebagai oknum intelektual dari Korupsi anggaran APBD tahun 2016 di buru provinsi Maluku” beber Fadel Koordinator aksi kepada wartawan, Kamis, (20/12/18) hari ini
Selain itu, kata Fadel menyayangkan anggaran milyaran rupiah itu, harusnya sudah dioperasikan untuk kebutuhan masyarakat buru, misalnya pendidi, kesehatan, dan pembangunan lainnya. Namun justru sebaliknya di gelapkan oleh bupati Ramli Umasugi.
“Anggaran milyaran rupiah itu harusnya untuk kebutuhan masyarakat buru, pendidikan dan pembangunan di buru terbilang tidak maju karena bupatinya terindikasi menggelapkan anggaran tersebut” tuturnya lagi
Adapun, mahasiswa akrabnya di sapa Fadel itu menyatakan bukan hanya bupati, bahkan satuan kerja pemerintah daerah buru (SKPD Buru) ikut terlibat dalam mafia anggaran tahun 2016 itu.
“Selain bupati Ramli, ternyata setelah kami melakukan penelusuran data dan diimbangi dengan UU tindak pidana korupsi serta peraturan lainnya, banyak SKPD buru yang ikut terlibat” Ungkapnya
Olehnya, mereka (FAMBURU ANTI KORUPSI) mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Bupati Buru Ramli Umasugi dan SKPD Buru yang ikut dalam penggelapan anggaran APBD tahun 2016 yang lalu.
Pun mengancam akan melakukan aksi unjukrasa kembali di depan KPK sampai Ramli Umasugi diproses secara hukum.
“Kami nggak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran hukum ini, kasihan masyarakat kami di buru, pejabatnya enak, masyarakat nya sengsara akibat rakusnya pemerintah buru dalam menyedot anggaran daerah” Pungkasnya