DINAS PU BURSEL Diduga Terlibat Gratifikasi, Mahasiswa Layankan Protes “KPK Jangan Sampai Masuk Angin Lagi”

DINAS PU BURSEL Diduga Terlibat Gratifikasi, Mahasiswa Layankan Protes “KPK Jangan Sampai Masuk Angin Lagi”

- in Daerah
319
0

AMBON – Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kian menjadi penyakit pembangunan bangsa yang semakin mengkronis. Bukan hanya terjadi di tingkat pusat saja, bahkan mewabah hingga ke pelosok daerah Nusantara. Begitu juga yang terjadi di kabupaten buru selatan provinsi Maluku.

Menanggapi maraknya korupsi di kabupaten tersebut Sala Satu mahasiswa Sekaligus pemuda kabupaten Buru Selatan ini melayangkan sikap protes kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berharap KPK serius menangani keteribatan sejumlah kontraktor terkait dugaan Gratifikasi yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan.

Husein Souwakil (Sekertaris Umum IMM Cabang Kota Ambon)

“Jika ada temuan di waktu proses pemeriksaan. Maka KPK harus berani lakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT)” Ucap Husein Souwakil sekertaris Umum IMM Cabang Kota Ambon kepada wartawan, Selasa, (9/07/2019)

Pun Husein juga menyebutkan bahwa UU No 20 Tahun 2001 tentan perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah cukup jelas menerangkan bahwa tindakan keras terhadap pelaku dan dugaan koruptor di indonesia termasuk juga korupsi yang terjadi di kabupaten buru selatan.

Pasalnya, Korupsi bukan hanya merugikan negara dan masyarakat, juga memperlambat laju percepatan pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Paparnya

Pun demikian juga penegasan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat jelas peran dan fungsi lembaga hukum KPK. KPK harus bersifat berani, dan netral dalam menuntaskan masalah-masalah korupsi hingga ke akarnya.

Selain itu, mereka Mahasiswa Buru Selatan juga berharap KPK kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terkait Gratifikasi di kabupaten tersebut. Siketahui, pemeriksaan sebelumnya oleh KPK hanya untuk berapa oknum pejabat dinas PU Kabupaten Buru Selatan saja, sementara kepala dinas PU yang notabenenya sebagai KPA Atau Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Dinas PU Kabupaten Buru selatan juga harus di periksa.

“KPK harus menjaga independensi dan profesonalitas KPK jangan sampai masuk angin lagi dan KPK harus segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang saat ini menjabat sebagai KPA di dinas PU kabupaten buru selatan”. Pungkasnya

(Ftc)

Facebook Comments