HAK HIBAH TANAH ADAT : TIM HUKUM GARDA BURSEL JAKARTA SIAP MENGGUGAT PERDATA PEMDA BURSEL

HAK HIBAH TANAH ADAT : TIM HUKUM GARDA BURSEL JAKARTA SIAP MENGGUGAT PERDATA PEMDA BURSEL

- in Daerah, Nasional, Peristiwa
150
0
Konferensi Pers Gerakan Pemuda Buru Selatan Jakarta di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. [Photo : Istimewa]

JAKARTA, Berkeadilan.com – Mahasiswa & Pemuda kabupaten Buru Selatan Jakarta menggelar konferensi Pers Lawan Korupsi dan Dinasti Politik di kabupaten Buru Selatan, Maluku. Konferensi pers digelar di aula universitas ibnu chaldun jakarta itu menghadirkan sejumlah tokoh pemuda buru selatan diantaranya Hamid Souwakil, Jalil Loilatu, Rahmat Mony, Edho Mahu, Arman Wael dan Istaf Booy.

Konferensi pers tersebut mengangkat sembilan tuntutan rakyat (SENTURY) yang pasalnya merepresentasi keluhan dan aspirasi masyarakat buru selatan yang selama ini di abaikan pemerintah daerah setempat.

Ketua Koordinator Gerakan Pemuda Buru Selatan Jakarta (GARDA BURSEL JAKARTA) Hamis Menuturkan pemuda dan mahasiswa merupakan harapan satu-satunya masyarakat Buru Selatan dalam menuntaskan dan melawan korupsi serta dinasti politik di kabupaten bumi bupolo tersebut. Adapaun Sembilan Tuntutan (SENTURY) Tersebut diantaranya.

  1. Menolak adanya dinasti politik di kabupaten buru selatan
  2. Meminta seluruh elemen masyarakat buru selatan untuk tidak memilih Safitri Malik Soulissa pada bursa Pilkada Buru Selatan 2020
  3. Meminta seluruh DPP Partai Politik untuk tidak merekomendasikan Safitri Malik Soulissa pada Bursa Pilkada Buru Selatan 2020 nanti atau menarik Kembali rekomendasi partai kepada Safitri Malik Soulissa bagi yang telah merekomendasikan
  4. Mendesak KEMENDAGRI untuk segera menkarateker Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa
  5. Mendesak KPK untuk memanggil Kembali Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa untuk diperiksa dan diusut dugaan keterlibatannya dalam skandal Gratifikasi
  6. Meminta Ombusman RI untuk mengawasi Bupati Buru Selatan diperhelatan Pilkada 2020 yang juga memajukan istrinya Safitri Malik Soulissa sebagai salah satau Bakal Calon Bupati Bursel.
  7. Menuntur Kepada PEMDA BURSEL Untuk Segera Memenuhi Hak Hibah Masyarakat Adat Buru Selatan atas Tanah yang telah di gunakan untuk pembangunan oleh PEMDA BURSEL
  8. DPRD BURSEL harus bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya dari aspek pengawasan & legislasi
  9. Tuntut Transparansi atas Penegelolaan Dana Covid-19 di Kabupaten Buru Selatan

Dasar Sembilan tuntutan tersebut di suarakan GADRA BURSEL JAKARTA dikearenakan sebelumnya telah melakukan kajian mendalam terkait perkembangan pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dan Status Bupati yang kini aktif menjabat dan mencalonkan Istrinya Safitri Malik Soulissa sebagai Calon Bupati Bursel pada perhelatan Pilkada tahun 2020 nanti. Pasalnya, dengan status Bupati yang masih aktif menjabat dikhawatirkan kekuasaan yang melekat pada diri bupati Tagop Sudarsono Soulissa bisa di salah gunakan untuk memuluskan kepentingan politik sang istri Safitri Malik Soulissa di perhelatan Pilkada yang akan berlangsung desember 2020 nanti.

“Penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of  Power) sangat berpotensi terjadi pada seseorang yang sedang menjabat apalagi Ketika menghadapi momentum Pemilu maupun Pilkada di mana sang petahana atau Kepala Daerah maju Kembali dalam kontekstasi politik dan atau mencalonkan istri, anak atau sanak famimy. Hal sedemikian dalam kajian kami Garda Bursel Jakarta tentu sangat rentan menyalahi aturan main hukum (Rule Of The Law) maka di pandang perlu dan penting sang petahana atau Kepala Daerah yang sedang menjabat untuk di berhentikan atau di Karateker untuk menghindari upaya-upaya atau Langkah-langkah yang dapat mencederai hukum, Sebab dugaan penyalah gunaan kekuasaan oleh sang Bupati Bursel sudah mulai nampak, untuk itu harus di sikapi secara tegas. demi menjaga jalannya Demokrasi yang Paripurna”. Tegas Arman Titawael Akrabnya disapa Arman di kampus Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada Minggu, (28/06/2020)

Lebih jauh, Arman juga menerangkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sebagai Departemen Pemerintahan Pusat yang memiliki kewenangan untuk mengkarateker di minta untuk mengkarateker Bupati Buru Selatan, kendatipiun di ketahui bahwa masa jabatan Bupati Bursel belum usai, namun terdapat urgensi yang signifikan dan dapat di ambil langkah untuk mengkarateker bupati aktif Tagop Sudarsono Soulissa mengkarateker di anggap memenuhi syarat secara hukum. “Pengawasan terhadap Langkah dan kebijakan Bupati Buru Selatan sebagai Bupati yang masih aktif menjbat dan mencalonkan istrinya sebagai calon Bupati, perlu di lakukan secara ketat dan serius oleh Obusman RI sebagai Lembaga Negara yang berwenang, maupun DPRD Bursel yang memiliki kewenangan pegawasan pada Daerah setempat”. Tegasnya

Selain itu senada juga di tegaskan presiden mahasiswa Ibnu Chaldun Jakarta Jalil Loilatu Bahwa pihaknya meminta seluruh DPP Partai Politi juga di minta untuk tidak merekomendasi Safitri Malik Soulissa, meskipun tidak terdapat larangan pada Undang-Undang untuk anak, istri atau sanak Family bupati untuk maju sebagai calon Kepala Daerah secara bergantian dan membangun dinasti. Namun, Lanjut dia ada aspek lain yang perlu di pertimbangkan, singkat kata track record politik sang Istri Bupati yang sangat buruk dan Daerah Buru Selatan di bawah kepemimpinan Sang Suami Tago Sudarsono Soulissa (Bupati Burel) yang tertinggal dan tidak mengalami perubahan yang signifikakan,

“ini menjadi tolak ukur utama hingga kami menolak adanya dinasti. Di sisi lain Buru Selatan Adalah daerah beragama dan beradat, seluruh masyarakatnnya adalah masyarakat adat dan adat Buru Selatan tidak menghedaki perempuan sebagai Pemimpin di daerah adat”. Tegas Jalil

Kendati demikian, secara serius GARDA Bursel Jakarta juga menyikapi dugaan keterlibatan Bupati Bursel dalam Skandal Korupsi, dan Gratifikasi yang saat ini sedang di tangani oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kami mensuport penuh KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Bupati Buru Selatan dan pejabat Bursel lainnya dalam perkara Suap Menyuap. bebrapa Fakta Autentic juga telah kami kantongi dan akan kami serahkan ke KPK sebagai dokumen pendukung untuk menjadi terang dugaan tersebut.

Terkait Hak Hibah Masyarakat adat Bursel atas tanah mereka yang sudah di gunakan oleh Pemda untuk membangun, secara tegas kami sampaikan kepada Pemda untuk segera di realisasikan DPRD Bursel Juga harus mengawal hal ini sampai tuntas. “Team Hukum GARDA Bursel Jakarta juga telah mempersiapkan Langkah-langklah untuk menempuh jalur hukum perdata dan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pemda Bursel terkait hak-hak atas tanah masyarakat adat yang di gunakan tampa di Kompenisasi. Jika Pemda tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat adat tersebut” Pungkasnya

Facebook Comments