Dibalik pencopotan Dirut PT. Garuda Indonesia, Diskusi Jumat Keramat HMI “ Hati-Hati Ada Penumpang Gelap”

Dibalik pencopotan Dirut PT. Garuda Indonesia, Diskusi Jumat Keramat HMI “ Hati-Hati Ada Penumpang Gelap”

- in Nasional
222
0

JAKARTA – Pengurus Himpunan Mahasiswa islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat – Utara bidang hukum dan HAM menggelar diskusi jumat keramat menyikapi kontroversi pencopotan direktur Utama PT. Garuda Indonesia Ari Askhara terkait penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di omah kopi 45 menteng jakarta pusat. Jumat, (13/12/2019)

Ketua bidang hukum dan HAM HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara daut loilatu menuturkan pihaknya sangat menolak keputusan kementrian BUMN terkait pencopotan dirut utama PT. Garuda Indonesia Ari Askhara pada pekan lalu. Pasalnya pencopotan tersebut sangat mencederai hak hukum Ari Askhara dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan asas keadilan yang di tegakan.

“Kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton berakhir dengan pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara sangat tidak etis dan tidak menjungjung tinggi fakta hukum yang berlaku” Ujar Daut Loilatu

Senada disampaikan Irwan Suhanto ( Pemerhati Politik / aktivis 98) menyatakan menteri BUMN Erick Tohir sepantasnya tidak boleh terburu – buru untuk mengambil sikap mencopot dirut PT. Garuda Indonesia Ari Askhara tanpa mempertimbangkan dan penulusuran fakta lapangan yang ada.

“Bagaimana orang bisa diberhentikan dari jabatannya dan itu jabatan publik untuk sebuah tuduhan dan parahnya tuduhan tersebut masih bersifat praduga tak bersalah jangan – jangan di balik pencopotan ini ada hal lain (kepentingan) tertentu?” Ucap Irwan

Harusnya di temukan dulu fakta hukumnya sejauh mana, bila benar bersalah baru dilakukan tindakan pencopotan sesuai mekanisme aturan yang ada. Sambung dia

Pun mereka berharap masalah pencopotan direktur Utama PT. Garuda Indonesia Ari Askhara dengan tuduhan praduga tak bersalah terkait penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di tinjau ulang demi tegaknya hak dan asas keadilan yang baik.

“negara hukum, tidak semena-mena menjalankan aturan seadanya berdasarkan kekuasaan semata. Bila negara dan pemerintah mengatur segala kebijakan hukum atas dasar kekuasaan, lantas keadilan hukum mana yang harus kita ikuti ?” pungkasnya

 

Facebook Comments