Lembaga-Lembaga Politik dan Persoalan Demokrasi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Dan Reformasi Birokrasi dan Kepemiluan serta Sistem Pemerintahan Dalam Negeri

Lembaga-Lembaga Politik dan Persoalan Demokrasi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Dan Reformasi Birokrasi dan Kepemiluan serta Sistem Pemerintahan Dalam Negeri

- in Opini
87
0

Pemerintahan seharusnya tidak bisa berlindung di balik visi baru yang dilaksanakannya, dan serta merta mengabaikan perintah undang-undang. Tidak bisa dengan visi baru, undang-undang diabaikan karena Pemda dan masyarakat akan bingung.

Contohnya, saat ini ada ketidakjelasan dalam mengurus izin pertambangan. Pasalnya, kewenangan tersebut sudah ditarik dari kabupaten/kota ke pusat/provinsi, sementara di tingkat atas, kelembagaannya belum jelas. Pemotongan anggaran belanja yang mencapai Rp78 triliun. Selain cukup besar, waktu pemotongan angggaran tersebut juga dia nilai tidak tepat.

Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih relevan, permasalahannya belum konsisten, belum memahami dan tidak mengetahui detail teknisnya dalam pelaksanaan hingga pemerintahan desa/kelurahan secara konsisten. Maka kebijakan pemerintah berupa proyek percontohan otonomi di satu daerah tingkat II untuk masing-masing provinsi. bahwa pemerintahan daerah yang berlaku saat itu memang belum sepenuhnya mencerminkan konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Titik berat otonomi pada daerah tingat II (kabupaten dan kotamadya), yang merupakan amanah pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 belum terwujud.

Kedua, bahwa Sistem ini telah menghambat proses demokratisasi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah harus diganti sama sekali sebab dengan sistem yang sarat dengan nuansa sentralistik itu, telah membawa berbagai akibat buruk yang selama puluhan tahun kita praktekkan.

Ketiga, Adanya keengganan pemerintah pusat untuk sama sekali meninggalkan konsep otonomi yang sedang berlaku dan menggantinya dengan sesuatu yang baru disebabkan karena visi tentang keterkaitan antara sistem negara kesatuan dengan keperluan akan pendekatan yang sentralistik masih cukup dalam tertanam di benak para pemimpin pemerintahan di pusat untuk mendelegasikan wewenang ke daerah memang berlebihan.
Presiden Jokowi memang telah meluncurkan 15 Paket Kebijakan deregulasi untuk membuka “tutup botol yang tersumbat” selama ini. Pemerintah daerah belum mengetahui isi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut. Pemda tidak banyak mengetahui 15 Paket Kebijakan itu karena sosialisasinya kurang. Selain kekurang pahaman, Pemda juga malah gagal paham terhadap kebijakan tersebut. Mereka menganggap kebijakan itu hanya bersifat sektoral saja.

Karena bidang logistik Indonesia sangat ketinggalan dibanding negara lain. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk memperbaikinya, terutama dari segi infrastruktur buakan hanya jalan, karena geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan.

Agar darah otonomi daerah bisa terpompa ke seluruh daerah, di sebabkan pelaksanaan otonomi daerah selama ini lesu darah, alias seperti orang yang mengidap anemia atau kekurangan darah. Hal itu tidak lain disebabkan oleh praktik korupsi yang menghisap kekayaan dan keuangan daerah. Data terakhir menunjukkan ada 371 kepala daerah terlibat dalam praktik korupsi. Jumlah ini akan terus meningkat, menembus angka ajaib 400 orang pada 2017.

Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri hingga pemerintahan desa/kelurahan. Kerangka pemerintahan nasional dengan tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya.
Kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri dengan adanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban.

Adanya Kemudahan pengaturan atau penataan pemerintahan yang ada di Indonesia terhadap mekanisme pemerintahan negara, sehingga diperlukan adanya otonomi daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terdapat prinsip dan tujuan dari otonomi daerah.

Menjadi kewajiban moral pemerintah saat ini untuk menghadirkan UU Pemda yang lebih tepat dan efektif. Meski disahkan dalam periode pemerintahan saat ini, RUU Pemda jika disahkan oleh DPR-RI, berlakunya pada era pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), dan pemerintahan berikutnya. Ini tentu baik dan akan berhasil lebih baik lagi dan mencapai prestasi dalam pembangunan.
Bahwa pada tataran implementasi kewenangan tersebut dianggap kurang maksimal karena hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil dalam wilayah kabupaten yang belum tersedia listrik dalam otonomi daerah bukan sekadar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi urusan yang ada di pusat untuk dipindahkan ke daerah, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait penyelenggaraan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar daerah.

Pasal 13 UU Pemda telah menetukan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah, Bahwa pemerintah daerah menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana.

Bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk menyediakan dana bagi masyarakat tidak mampu, melakukan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan. Lampiran CC angka 5, angka 3 huruf g, dan angka 4 huruf f pada sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda.

Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.

Sebab hanya mereka yang punya kursi atau punya suara sah dari pemilu legislatif 2014, sementara itu, bermunculan partai baru yang berkompetisi pada pemilu 2019, seperti Partai Garuda tidak memiliki modalitas yang bisa digunakan untuk mencalonkan calon presiden karena tidak punya modal politik yang disyaratkan undang-undang. Dia harus bergabung dengan partai-partai peserta pemilu 2014 kalau ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Pasal-pasal dalam UU Pemilu rentan untuk diajukan gugatan uji materi ke Mahmakah Konstitusi (MK). Misalnya, apabila pemilu dilakukan serentak, semestinya tidak lagi diberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Pasalnya, UUD 1945 pasal 6 ayat 2 menyebut ‘pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu’. Presidential threshold yang merujuk pada peserta pemilu 2019, berarti ada modal politik yang tidak sama antara partai peserta pemilu 2019 yang juga merupakan peserta pemilu 2014 dengan yang bukan merupakan peserta pemilu 2014.

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Presidential threshold yang dianggap sudah tak relevan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilaksanakan serentak. Jadi kalau ada suatu partai yang suaranya kurang dari 4% secara nasional, dia tidak bisa diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Untuk DPR RI, misalnya. PBB dan PKPI tak bisa lolos pada 2014 lalu karena perolehan suaranya tak mencapai 3,5 persen. PBB hanya memperoleh 1,46 persen suara sedangkan PKPI hanya 0,91 persen suara. Poin ini telah disepakati oleh semua fraksi di parlemen.
Sistem pemilu pada pemilihan umum 2019 sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional terbuka dimana pemilih tetap bisa memilih langsung orang yang dikehendaki di kertas suara yang memampang nama calon dan partainya.

Karena dianggap lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi berdasar suara terbanyak – dimana kursi yang didapat partai politik akan diberikan pada caleg di partai tersebut yang suaranya paling banyak.

*Wahyu Raharjo

Penulis adalah Pengamat Politik Alumni Universitas Trisakti

Facebook Comments