Mengadili Caleg Petahana

Mengadili Caleg Petahana

- in Opini
138
0

Oleh : Rahmad Nasir

(Staf Pengajar STKIP Muhammadiyah Kalabahi)

Setelah jadwal kampanye mulai dibuka untuk para Caleg, berbagai alat peraga kampanye mulai bertebaran di media sosial serta dalam wujud fisik seperti stiker, kartu nama, baliho dan lain sebagainya. Kampanye dialogis juga mulai berjalan secara masif di berbagai titik-titik strategis dengan konstituen calon pemilih. Ada satu fenomena menarik dalam kontestasi pileg 2019 yang kian dekat yakni ada upaya kelompok-kelompok pendatang baru yang ingin mengganti posisi para caleg patahana di rumah rakyat. Hal itu sah-sah saja di alam demokrasi, yang terpenting adalah tidak keluar dari regulasi dan etika yang menjadi sandaran setiap warga dalam berpolitik. Di sisi lain, para patahana pun berusaha sekuat-kuatnya untuk tetap bercokol menjadi anggota legislatif pada periode 2019-2024. Bahkan kategori pendatang baru masih kabur untuk didiskusikan dikarenakan ada caleg yang pernah menjadi anggota dewan pada 2 periode sebelumnya dan tidak terpilih pada periode kemarin. Dengan kondisi ini maka persaingan semakin ketat karena terjadi antara para politisi ulung yang sudah makan garam di dunia politik praktis.

Bagaimana cara mengalahkan calon patahana? Akal pun dipaksa berfikir strategi dan taktik yang jitu dalam mewujudkan niat dan ambisi politik tersebut. Di tengah infrastruktur politik dan sumber daya yang dimiliki caleg patahana membuat cita-cita para pendatang baru dirasakan cukup sulit. Meski pembuktian dari hipotesa ini adalah fakta bahwa ada tokoh yang menjabat selama 2,3 bahkan 4 periode atau dalam satu guyonan tunggulah sampai tokoh tersebut merasa lelah dan jenuh menjadi anggota dewan dan mempensiunkan diri dalam dunia politik. Akan tetapi ada fakta juga bahwa ada anggota legislatif yang dihukum rakyat sehingga kalah dalam merebut kursih legislatif di periode keduanya. Oleh karena itu probabilitas realitas politik bisa saja terjadi tergantung seberapa kuat ikhtiar dari patahana atau sang penantang baru. Perlu diingat bahwa penantang baru bukan hanya berasal dari kalangan luar partai, tetapi juga aroma persaingan juga terjadi dalam sesama partai dalam satu daerah pemilihan (Dapil) dengan pertanyaan klasik “siapa mengumpulkan suara untuk siapa?”.

Dalam persaingan inilah kampanye negatif bahkan kampanye hitam bisa terjadi untuk menjatuhkan lawan politik dengan hembusan isu untuk publik. Meski banyak dari kalangan masyarakat sudah memiliki “keimanan politik”, namun sebagai politisi tidak akan pernah putus asa dalam memainkan seni berperang agar kemenangan bisa berpihak. Para penantang sering datang dengan kritikan terhadap kinerja patahana sambil menawarkan gagasan baru dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara para patahana akan mulai menunjukkan apa yang sudah ia buat untuk konstituennya sambil memberikan gagasan baru dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Penantang dan pasukannya sebelum melakukan kritikan terhadap patahana sebaiknya harus memikirkan secara matang siapa yang dikritik? Dalam bidang apa ia mengkritik? Serta tahu seberapa besar kekuatan sumber daya yang dimiliki negara/daerah untuk melayani masyarakat?. Mengapa pertanyaan ini bisa muncul? Hal ini dikarenakan agar penantang tidak terlihat sekedar mencari kelemahan lawan namun juga membangun rasionalitas nalar publik sebagai upaya melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atas pemikiran tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, sikap keadilan patahana dalam melayani rakyat. APBD/APBN sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tidak terbatas. Hal ini sebagaimana konsep ekonomi yang dipelajari di sekolah. Dengan kondisi ini maka dengan sumber daya yang terbatas bagaimana seorang senator mampu melayani secara adil minimal kepada masyarakat di Dapilnya. Seorang patahana akan terjebak perhatiannya pada di titik mana saja suara yang diperolehnya dalam pileg kali lalu. Siapa pun patahana hampir pasti akan memperhatikan titik-titik (kampung, Desa, Kelurahan, Kabupaten dll) yang merupakan basis suaranya. Sementara titik dimana yang tidak memilihnya akan dikesampingkan patahana tersebut. Hal ini mungkin dianggap wajar dalam satu pengertian sebagai suatu balas jasa dengan logika “perwakilan” suara mereka. Namun dalam sisi yang lain dianggap tidak wajar karena ia terpilih bukan untuk kampung atau titik tertentu namun untuk masyarakat di keseluruhan Dapil tersebut. Sangat mungkin juga secara SARA akan memperhatikan variabel-variabel SARA yang melekat pada diri seorang patahana. Pertanyaannya adalah apakah para penantang suatu waktu juga hanya akan memperhatikan masyarakat di titik-titik yang memilihnya?

Kepada para penantang, hati-hati memainkan nalar kritisnya pada kondisi ini dikarenakan ia pun berpotensi melakukan hal yang sama saat menjabat. Sangat sulit memang menantang patahana yang selain memperhatikan masyarakat basis suaranya atau masyarakat dengan variabel SARA yang beririsan dengan diri sang patahana namun juga sedikit keluar memperhatikan masyarakat yang tidak memilihnya atau memperhatikan masyarakat yang tidak beririsan SARA dengan dirinya. Pertanyaannya adalah apakah sang penantang mampu konsisten dengan idealismenya sebagaimana muatan kritik konstruktifnya saat ini? Atau justru terjerumus ke dalam lubang yang ia buat sendiri sebelumnya.

Kedua, karena kritik melalui kampanye negatif masih dimungkinkan dalam dinamika kontestasi pemilu di Indonesia maka sampaikanlah dengan elegan sebagai wujud pendidikan politik bagi masyarakat. Saat sang patahana memiliki kecacatan yang harus dibuka ke publik maka tak masalah disampaikan agar masyarakat tahu kualitas patahana yang pernah dipilih mewakili mereka. Hal ini juga menjadi satu ukuran agar ia tidak berperilaku atau berkinerja sebagaimana patahana yang dikritiknya.

Berhati-hatilah dengan kampanye hitam karena justru akan menimbulkan ketidaksukaan rakyat pada penantang, hal ini karena mental masyarakat kita yang suka “iba” kepada orang yang dianggap didjolimi/dianiaya. Justru simpatik publik akan mengarah ke sang patahana jika metode kampanye yang dilakukan adalah menjelek-jelekan lawan tanpa bukti yang kuat. Apalagi jika sang patahana adalah tokoh yang selama ini menjunjung tinggi konsensus budaya/adat yang memiliki ceruk/corong yang tersambung ke basis-basis pemilih di akar rumput, maka ketidaksukaan akan datang dari corong itu juga kepada pengkritik.

Ada kondisi yang patut diperhatikan adalah patahana memiliki pengikut/follower fanatik yang tidak sedikit jumlahnya, demikian dimungkinkan memiliki pembenci/hatters yang juga banyak sehingga kepekaan dalam bersikap di tengah-tengah mereka harus dimainkan dengan teratur. Jika tidak justru akan merugikan si penantang. Bukankah tidak sia-sia mengkritik patahana di depan para fans fanatik patahana? Justru para pengikut patahana akan semakin memberikan perlawanan bahkan bisa mencelakakan sang penantang. Dimana-mana patahana pasti dipercaya kuat sehingga diharapkan menghindari benturan secara langsung.

Kepada masyarakat tentu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dengan ikut mengadili para patahana secara proporsional. Jika ada kelebihannya maka harus diakui bahkan dipublikasikan, namun jika ada kekurangan maka silahkan menyampaikan secara demokratis. Banyak di antara masyarakat yang beranggapan bahwa anggota legislatif yang baik adalah yang telah banyak membantunya secara pribadi namun jika tidak maka dianggap tidak baik. Meski itu hak penilaian dalam kacamata rakyat tertentu secara individual, namun harus diingat bahwa jika seorang anggota legislatif telah melayani kebutuhan publik berupa fasilitas umum seperti jalan raya, fasilitas air bersih, listrik, penahan gelombang/ombak dan erosi, bantuan-bantuan secara berkelompok serta berbagai bantuan untuk fasilitas umum lainnya kiranya anggota legislatif tersebut agak kurang adil jika dikatakan tidak baik.

Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah jika kebutuhan fasilitas umum terpenuhi maka pada saat yang bersamaan juga ikut melayani kepentingan/kebutuhan individual.

Saya sepakat bahwa para wakil rakyat patahana harus ditelanjangi dalam hal kinerja dan integritasnya karena menyangkut jabatan publik yang dibiayai mahal oleh negara, dibiayai oleh rakyat sehingga sangat pantas seorang patahana harus bekerja maksimal untuk rakyat yang diwakilinya.

Dengan demikian maka seorang caleg penantang harus menjadikan kinerja dan integritas serta berbagai kritikan yang diarahkan pada para patahana sebagai suatu pembelajaran berharga agar saat diamanahi sebagai wakil rakyat tidak mengulangi hal yang sebelumnya dianggap keliru sebagaimana kritikan-kritikan untuk mereka. Politik adalah jalan mulia untuk membuat Tuhan tersenyum melihat tingkah manusia. Salam Politik Berbudaya.

Facebook Comments