Ketika Media Membunuh Peradaban Demokrasi

Ketika Media Membunuh Peradaban Demokrasi

- in Opini
471
0

Setelah muncul berbaga kritikan kepada media pasca usai (reuni 212), telah membuka keran bagi publik dan mengundang wacana baru untuk mempresepsi media, lebih jauh dari pada itu menjadi krusial bila kita mesti mengeal secara fundamen dan memaknai orientasi media akhir-akhir.

Perdebatan yang awalnya disinyalir oleh pihak penantang petahana (oposisi) terhadap salah satu stasiun televsi arus utama (Metro TV) yang didirikan oleh Surya Paloh sekaligus sebagai pemilik dan mengketuai salah satu partai politik yang mengusung kandidat petahana Jokowi-Maruf Amin yakni,( Partai Nasdem), harus menerima suatu kenyataan imjanisasi publik yang berkekuivalensi dengan kondisi obyektif. Publik semakin bertanya-dengan media, media yang kita kenal sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata mengadung paradoks tersendiri yang pada situasi tertentu selalu dimungkinkan menjadi instrumen politik yang bisa mebalik fungsinya sebagai pengawal demokrasi menjadi pembunuh demokrasi.

Media sengaja dikatakan pembunuh demokrasi sebab lebih tepat dan persis dengan perilaku media akhir akhir ini. Argumentasi tentang media adalah pembunuh demokrasi karena didasarkan pada tiga gagasan yang berangkat dari realitas terkini. Yang pertama, Media secara terus menerus mencoba mengontrol pikiran masyarakat yang kontra terhadap pemerintah dan cenderung mengkonsentrasi isu publik sekaligus berfungsi menggring opini publik secara masif, hal ini memepresentasikan adanya indikasi penyeragaman konten yang multiplatform dan anti terhadap kebebasan berespreksi dengan pandangan yang berbeda.
Yang kedua, independensi media menjadi rentan dalam tahun-tahun politik, bahkan menjadi lenyap, mengingat media arus utama secara menyeluruh dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang juga terlibat aktif dalam politik hal ini semakin memebuka ruang hadirnya transaksi kepentingan dibalik layar, media secara masif berusaha mengkapitalisasi ruang publik dengan pentingan politik. Yang ketiga, tidak adanya keberimbangan pesan kepada publik semakin menunjukan menguatnya afiliasi yang terbangun, upaya konvergensi media pada sosok atau kandidat tertentu secara otomatis menghilangkan kadar kritik yang seharusnya hadir sebagai penyeimbang, hal ini terkesan pada media arus utama yang dengan gencar dalam sehari menyampaikan pesan tentang “siapa” dan “dimana”, dan tidak untuk memabangun narasi “mengapa” dan “seharusnya”.

Tiga hal diatas tentu sangat mengancam keberlangsungan demokrasi, media justru memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi yang informatif dan multiplatform. Berbagai fenomena aksi massa terkait penggusuran rumah rakyat yang mengesankan adanya dekandensi kebijakan pemerintah, penolakan pertemuan IMF-world Bank di ibali, serta berbagai persoalan kewarganegaraan nyaris hilang dikarenakan kesibukan media yang semakin gencar mementingkan branding politik, membangun citra salah satu kandidat ditengah ribuan arus informasi penting lainya.

Kuatnya relasi kepentingan media dengan salah satu kandidat mengharuskan media menyaring dengan teliti berbagai informasi yang memiliki potensi berimplikasi pada salah satu kandidat yang didukung oleh media, dan yang dapat menumbuhkan kritikan oleh publik, misalnya jika media mengangkat isu tentang permasalahan kewarganegraan secara terus menerus ini tentu akan menjatuhkan elektabilitas Jokowi sebagai kandidat petahana yang sedang dalam usaha memperkuat citranya dihadapan masyarakat, begitupun sebaliknya kepada prabowo yang dalam beberapa waktu lalu juga coba diframing media sebagai sosok yang terikat dengan persoalan HAM masa lalau yang sampai saat ini belum memiliki jalan penyelesaian.

Artinya peran media dalam kontestasi politik dan transisi kemajuan demokrasi menjadi instrumen yang sangat penting, sejalan dengan tesis yang diajukan ( Ross Tapsell ) dalam bukunya yang berjudul “Kuasa Media dan Oligarki Di indonesia” dengan lugas dia menerangkan bahwa Media turut meyakinkan isi pesan atau konten yang diberitakan, dalam kondisi ini berita disajikan dalam bahasa yang penuh dengan gaya persuasif, konsekuensi dari hal tersebut adalah media dengan cara yang ilegal telah ikut membobilisasi cara berpikir dan memproduksi persetujuan publik, hal ini mengakibatkan konsekuensi logis bahwa nalar kritis yang terbangun oleh pemirsa seketika terkooptasi pada apa yang disampaikan oleh media.

Upaya serta rasa keingintahuan pemirsa atas fenomena yang dihadirkan media menjadi tidak ekuivalensi dengan dominanya sebuah informasi, a media telah mencetak pemirsa yang rata-rata memiliki kesadaran kritis yang sangat minim, proses penghilangan kadar kritis oleh media terhadap para pemirsa tentu menurunkan kualitas demokrasi,dan memperlihatkan adanya monopoli media dalam arus pemberitaan, baik itu brupa wacana maupun berita yang multiplatform dan memiliki beragam dimensi.

Publik sangat mengharpakan adanya kebebasan berekpresi yang multiplatfrom semenjak bergulirnya reformasi, hal itu terejawantahkan dalam regulasi kebijakan yang pro terhadap pemberitaan informasi, seperti kebebasan pers, tapi kebebasan pers ini kemudian tidak diolah sebagai sebuah kekuatan Bottom-Up yang mampu membangun narasi politik tandingan dengan pemerintah sekaligus ikut mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan masyarkat, beberapa hal penting justru harus terbaikan ketika menguatnya relasi media dengan kepentingan politik yang ada disana. independensi serta kenetralan arus informasi kepada publik masi jauh dari standar integritas media, ruang demokrasi yang informatif bahkan terancam punah dengan tindak tanduk media dalam memeberitakan pesan-pesan yang persuasif, ditambah dengan subordinasi berita kewarganegaraan menyangkut keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradap serta berbagai kepntingan masyarkat yang begitu krusial harus dikorbanisasikan demi eletabilitas pasangan calon tertentu, hal ini sanagat menghina akal sehat. Kontrol publik untuk membangun narasi tandingan dan semangatmenghidupakan demokrasi dalam bingkai informatif harus kembali digagas, kekuasaan pada arus media yang tidak berimbang pun harus tetap dikawal publik dengan kritik, publik harus menolak penundukan wacana dan informasi oleh media, berita yang disampaikan oleh media harus diolah sedemikian rupa oleh publik, dengan memepertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan media, publik bisa melihat fakta lebih jernih dan tidak terkooptasi oleh kepentingan media.

Kesadaran pentignya secara kolektif membangun demokrasi oleh media juga harus dijadikan dasar patokan dalam menyiarkan informasi, mengingat masyarkat indonesia yang hampir setiap harinya mengkonsumsi pesan media, media harus berkewajiban bersikap idealis semaksimal mungkin, kepntingan nasional harus dikulminasikan dari keberadaan politi, tujuan demokrasi harus diartikulasikan oleh media dengan memperlakukan segala bentuk konten informasi dengan adil, bersih dari kepentingan politik, dan tidak berusaha mengkooptasi publik dengan cara memproduksi persetujuan dengan cara-cara yang persuasif apalagi sampai mengandung narasi-narasi yang memprovoktaif, hal ini tentu sangan kontradiktif dengan upaya menciptakan demokrasi substansial.

Penulis adalah Pengurus HMI Cabang Malang Komisariat Jabal Thareeq Korkom Nasional ITN Malang Bidang PTKPY

Yusril Toatubun 

Jurusan Teknik PWK ITN Malang 

 

Facebook Comments