Kaum Intelektual dalam Pusaran Politik 2019

Kaum Intelektual dalam Pusaran Politik 2019

- in Opini
345
0
Yusril Toatubun Kader Komisariat Jabal Thareeq Koorkom Nasional

Julien Benda, seorang penulis dan filsuf asal prancis yang  pernah menerbitkan suatu karya monumental pada tahun 1927 yang berjudul La Trahison des Clers, atau Penkhianatan Kaum Intelektual.

Karya itu muncul sebagai ungkapan atas keresahan dirinya dalam menilai situasi perpolitikan yang ada pada masanya. Dia mengungkap bagaimana tindak tanduk kaum intelektual yang menurutnya sengaja dibalikan dari konsep intelektual itu sendiri didalam praktik. Kaum intelektual menceburkan di mereka dalam lumpur kekuasaan dan memilih meninggalkan massa atau rakyat yang seharusnya mereka berdiri dan berpihak penuh sebagai pengawal pikiran  publik. Beberpa hal dianalisis oleh Benda dengan cukup kritis dianataranya; 1. Kehadiran kaum intelektual dalam dalam arena kekuasaan. 2.Pengintegrasian diri kedalam perubahan Passions Politiques  3.Mengungkap Relasi  kaum intelktual dengan kekuasaan.  4.Diskursus publik yang membangun narasi moralis sambil menyeludupkan kepentingan materealis dan politis.

Setidaknya bagi penulis, buku yang rasanya sudah larut dalam zaman kontemporer hari ini menjadi tidak hilang relevansinya, bahkan cukup signifikan pengaruhnya bagi penulis terhadap sistuasi politikindonesia saat ini, terlebih khususnya lagi bila berbagai pandangan yang ada didalamnya dijadikan sebagai lensa untuk memotret perkembangan politik diindonesia  antar kaum intelektual dan kekuasaan.

Menuju momentum pemilihan serentak tanggal 17 april 2019, suhu politik semakin melambung tinggi jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, tensi politik yang menegang adalah sebuah keniscayaan namun apabila hal itu terjadi dalam perdebatan visi, narasi, dan argumentasi yang produktif bagi bangsa dan untuk edukasi politik kepada publik, kita mewajibkan pikiran dan hati kita untuk mengapresiasi segala hal, yang demikian terjadi diaatas panggung politik, namun perlu ditegaskan  lagi apabila “perdebatan politik” hanya berada pada ruang yang non-produktif  bagi bangsa, menyesatkan publik, dan edukasi politik telah menjelma menjadi sekedar upaya mempolitisasi masyarakat itu sendiri maka

Menjadi penting untuk kita kembali mendekonstruksi perpolitikan diindonesia, baik dari faktor diskursus politik yang dibangun maupun segala  faktor  yang menjadi determinan dalam arus formasi wacana politik. Pola peralihan diskursus politik, yang belakangan secara berturut-turut dipengaruhi oleh aktor intelektual, semakin menunjukan adanya peran secara bersamaan dan beriringan dengan pola kekuasaan.

Pendefinisian seorang aktor intelektual, yang lebih dikenal publik indonesia dengan sebutan kaum “Cendekiawan” sampai saat ini belum memiliki suatu arti yang baku dari sejumlah refrensi, baik itu dalam daftar pustaka penulis, hasil dari sejumlah pendapat  ahli seajarah, begitupun juga menurut para penulis buku yang menulis dalam konteks Kecendekiawanan dan Keiintelektual, rata-rata  memiliki satu pemikiran yang sama bahwa ada keburaman yang cukup dalam didalam konteks mendefinisikan kaum intelektual.  Adapun beberapa pengertian tentang cendekiawan atau intelektual, secara konsepsional itu  hanya sebatas berdasarkan atau mewakili pendapat umum, namun tidak sebagai sebuah susbtansi pemikiran yang bisa melekat pada fungsi, peran, serta letak posisi seorang intelektual dalam pergulatan politik dan kekuasaan.

Ketiadaan artikulasi yang baku bagi aktor intelektual memungkinkan peran mereka menadji buram sehingga menadi sulit dibaca. Keburaman peran ini bahkan menjadi sebuah ruang yang bebas untuk ditafsirkan dan mengabsahkan tingkah laku kaum intelektual secara sepihak. Peran serta fungsi dan letakposisi kaum intelektual yang baku menjadi penting mengingat sejarah mengungkap peran kaum inteelektual dalam peradaban, pembaharuan gagasan dan perubahran perpolitikan sangatlah determinan, untuk itu dalam kontek pilpres 2019 dengan melihat segala gejolak politik yang sebagian besar dinahkodahi oleh aktor intelektual, disini perlu ditelaah secara kritis.

Gagasan julien benda dalam merumuskan konsep dan peran intelektual diuangkap secara sastrawi, dia mengatakan :  “Cendekiawan adalah mereka  yang  tinggal  dalam  kerajaan  roh,  hanya  turun  gunung  untuk  nilai – nilai  keabadian.”  Kemudian juga di-bab yang lain pengertian benda tentang seorang cendekiawan adalah mereka yang memiliki legitimasi yang kuat, karena digambarkan sebagai representasi publik, dan hanya berbicara soal kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, yang dilatar belakangi oleh semangat membangun kesadaran masyarakat, dan berpihak penuh dalam membebaskan masyarakat yang masih berada dalam kondisi tertindas, teralienasi secara politik, dan terpuruk dalam kondisi ketidak adilan.

Aktor Intelektual dan kekuasaan di Indonesia

Relasi kaum intelektual dalam perpolitikan tanah air bukan suaatu hal yang baru, melainkan sesuatu yang mengakar bahkan telah membentuk ritusnya sendiri, relasi yang ada bila disusun secara sistemik akan berwujud menjadi sebuah antropologi kaum intelektual dan kekuasaan.

Sejak kepemimpin Bung Karno pada massa Orde-Lama kita menyaksikan pertikaian intelektual dan kekuasaan antara kelompok LEKRA ( Lembaga Kebudayaan Masyarakat) dengan Kelompok MANIKEBU ( Manifesto Kebudayaan), yaang masing masing memgusung kepentingan politisnya.

Kemudian pada Masa Kepemimpinan Soeharto, para aktor intelektual dikorporastikan menjadi beberapa kelompok yang sangat bervariasi, dua diantaranya adalah ISEI ( Ikatan Sarjana Ekonomi ) dan HIPIIS ( Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) dua kelompok ini memainkan peran sentral dalam mendukung seting agenda pemerintahan orde baru secara masif, bahkan menjadi unung tombak dalam merawat stabilitas  kritikan yang muncul diluar dari perkumpulan tersebut akan segara dipangakas dengan segala cara, baik dari langkah mengambil alih diskursus publik maupun dengan upaya militeristik yang didukung oleh pola fasisme Orde-Baru. Tibalah pada masa reformasi, relasi yang terbangun tidak lagi mengikuti pola lama dalam bentuk kelompok yang menonjol, melainkan dalam bentuk personifikasi aktor intelektual yang terlihat lebih dominan.

Hubungan yang telah berlangsung lama dalam sejarah dan terus bergulir mengikuti pergantian rezim mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat dan terikat oleh kebutuhan bersama, kebutuhan akan agenda politik rezim yang memerlukan legitimasi dari kalangan intelektual untuk mendorong serta mengawal berbagai kebijakannya dan kebutuhan jatah baik bersifat politis maupun materialis yang dibutuhkan oleh kaum intelektual dari para elite politik.

Perektrutan akrtor intelektual oleh para elite politik dan pengintegrasian diri aktor intelektual sendiri dalam kekuasaan tentu merupakan langkah yang sangat pragmatis, kontrak politik dan pembagian kue mengakibatkan kaum intelektual seakan tak lagi mementingkan persoalan fungsi, peran serta pendiriannya yang dilandasi pada pahaam idealisme.

Posisi Aktor Intelektual Dalam Politik 2019

Kemunculan aktor intelektual seperti Rocky gerung, pada awalnya sisambut dengan antusisame yang luas oleh publik indonesia, terutama dikalangan kaum milenial, dari berbagai sikap dan keberaniannya dalam mengkritiki kebijakan rezim kerapkali mengundang kontroversi bahkan pernah dilaporkan dengan kasus tertentu sejak penampilannya yang sangat kritis  dimedia

sejak awal sosok  RG terlihat sangat kritis dalam menggaungkan semangat “berakal sehat”. Tidak hanya hadir dalam mebahas topik-topik hangat di media, RG juga aktif dalam menseminarkan persoalan demokrasi, politik, hukum, dan pembangunan diindonesia.  Dari dua kegiatan itu baik saat membahas persoalan dimedia, maupun saat menjadi narasumber kegiatan seminar diberbagai tempat, menjadi penting untuk kita meninjau “state impact” atau dampak politik yang dihasilkan oleh diskursus yaang dibangun.

Selama kritikan yang dilayangkan oleh RG kepada rezim pemerintahan Jokowidodo sampai saat ini tidak menunjukan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat,kritik RG justru lebih menguntungkan kelompok atas yaitu para elite politik yang berpkepentingan dalam momentum politik saat ini.

Terutama yang mengambil keuntungan besar atas kritikannya adalah dari kubu 02 ( Prabowo-sandi), kemudian ketidakberimbangan kritik yang lebih diutamakan kepada kubu 01( Jokowi-Ma’ruf Amin)  membuat publik bertanya apakah RG merupakan intelektual pesanan, atau memang seorang intelektual yang otentik ? Setiap pembaca mungkin punya perspektif yang berbeda dalam menilai, namun sikap RG yang demikian menjadi penting untuk kita merefleksikan sebuah pepatah yang dikatakan oleh Albert Camus, bahwa : seorang intelektual adalah orang yang mengawasi pikirannya sendiri. Didalam hal ini RG gagal mengawasi pikirannya sendiri sebagai seorang intelektual, sehingga dampak kritiknya justru tidak membawa manfaat bagi masyarakat melainkan untuk mengakomodasi segala kepentingan kekuasaan para elite politik, baik dalam memepengaruhi elektabilitas paslon maupun mempolitisasi isu-isu terkini.

Dampak krtik yang hampir tidak dipikirkan itu semakin membawa kita pada kesimpulan apakah rocky juga sejalan dengan konsep kaum intelektual yang digagas oleh Julien benda bahwa “Cendekiawan adalah mereka  yang  tinggal  dalam  kerajaan  roh,  hanya  turun  gunung  untuk  nilai – nilai  keabadian.” Tampaknya intelektual hari ini bukan lagi berbicara dengan nada kritis, membela nilai humanis dan populis,melainkan sebagai perpanjangan mulut kekuasaan.

Penulis adalah Yusril Toatubun

Mahasiswa Jurusan Teknik Planologi S-1 ITN Malang

Kader Komisariat Jabal Thareeq Koordinator Komisariat Nasional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments