Pemira? Ajang Demokrasi atau Curangisasi?

Pemira? Ajang Demokrasi atau Curangisasi?

- in Opini
1308
0

Sebagai mahasiswa, rasanya sudah tidak asing lagi dengan Pemilu Raya. Ajang demokrasi untuk memilih pergantian kepemimpinan mahasiswa di kampus ini menjadi miniatur dalam besarnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi? Ya, artinya ada kebebasan di sini. Bebas untuk bersuara, menyalonkan diri, memilih, dan bahkan dipilih. Tidak ada yang berhak untuk mengatur setiap hak individu lainnya. Namun apa jadinya jika Pemira ini justru menjadi pesta kecurangan? Bukankah justru melunturkan arti ‘demokrasi’ itu sendiri? Bicara Pemira, ada satu kasus yang membuatku miris. Ya, walaupun awalnya tidak terlalu antusias akan ajang demokrasi ini karena tidak tahu apa-apa tentang Pemira, tapi toh akhirnya menarik minat juga. Karena rasanya sudah amat keterlaluan.

Hal ini justru terjadi di kampus yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk menyuarakan keadilan. Universitas Muhammadiyah Malang, berat rasanya harus mengungkap kampus tercinta sebagai tempat terjadinya kasus memalukan ini. Bahkan juga terjadi di Fakultas Psikologi. Bukan bermaksud untuk mengkerdilkan salah satu pihak. Hanya saja, satu dari tiga partai yang mencalonkan diri pada Pemira Periode 2019-2020 ini terbukti melakukan kecurangan.

Partai politik mahasiswa PASTI dari Fakultas Psikologi UMM ini digugat oleh lawannya, yakni partai KITA. Gugatan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kecaman setelah tersebar berbagai bukti video dan screenshot percakapan group WhatsApp yang mengindikasikan kecurangan pihak partai PASTI yang melibatkan anggota KPRF (Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas), BPPF (Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas), bahkan dua orang dosen yang seharusnya bersikap netral sebagai tenaga pendidik. Dosen yang seharusnya menjadi contoh yang baik justru bersikap tidak etis sama sekali.

Setelah diajukan oleh BPPF Psikologi UMM, kini pihak terkait tinggal menunggu tindak lanjut dari Wakil Dekanat Fakultas Psikologi atas dugaan pelanggaran kode etik ini.
Dari sini, dapat kita lihat betapa segala bentuk kecurangan dapat terjadi di mana saja. Pun pelakunya tidak jauh-jauh dari mahasiswa yang seharusnya menjadi penggerak atas adanya ketidakadilan. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen of change atas segala bentuk kesemrawutan bangsa ini justru bersikap sebaliknya.
Selama ini kita selalu menyeru, “gimana Indonesia bakal maju dan korupsi bakal habis kalau generasi mudanya aja udah terbiasa curang?!” Ke mana kalimat itu? Yang terjadi kini justru tidak sesuai dengan apa yang sering kita gaung-gaungkan. Lantas salah siapa? Salah elit petinggi bangsa yang terbiasa mencontohkan korupsi dan masih bangga nyengir di televisi? Atau kegagalan tenaga pendidik menanamkan nilai-nilai moral sejak SD? Atau salah orang tua yang teramat abai membiasakan akhlak yang baik dan lebih mengedepankan pendidikan akademik?
Tidak.

Semua berasal dari tidak adanya kesadaran diri untuk tetap berbuat baik. Pernah dengar bukan, bahwa jika kita ingin mengubah suatu bangsa, maka kita harus memulai untuk mengubah diri sendiri dulu? Ya, seperti itulah. Berawal dari bobroknya moral tiap individu, maka akan semakin rusaklah bangsa itu. Maka rusak pula suatu peradaban. Mirisnya lagi, salah satu dosen yang terlibat dalam kasus ini justru lulusan S2 luar negeri. Dari sini aku belajar satu hal bahwa pendidikan tinggi sama sekali tidak menjamin seseorang memiliki akhlak yang baik.

Sekali lagi. Bukan bermaksud mencela satu pihak. Hanya membenarkan apa yang seharusnya terjadi. Apalagi sok-sok politis. Sebab aku sendiri bukanlah mahasiswa yang demen sekali membahas politik. Sebab lagi, jika bukan kita yang bergerak lantas siapa?
Dan terlepas dari suka atau tidaknya kita terhadap isu-isu politik, kupikir tetap penting untuk melek terhadap kasus ini. Tidak hanya kasus ini ataupun yang terjadi saat ini, tapi juga terhadap peristiwa serupa yang mungkin saja terulang dikemudian hari. Terlebih sebagai mahasiswa Psikologi yang seolah dituntut untuk peka terhadap apapun yang terjadi di sekitar, juga bagaimana cara menghargai orang lain. Anak Psikologi paham lah seharusnya.

Sekali lagi, kupikir ini bukan lagi tentang politik. Melainkan tentang bagaimana menghargai sesama, menghargai perbedaan, belajar kejujuran, juga menegakkan keadilan. Semua hal-hal dasar yang sudah ditanamkan sejak masih dini ini agaknya memang perlu dipupuk kembali agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menamai diri atas kepentingan bersama, yang padahal hanya untuk mengenyang-kan ego masing-masing.

Sampai sini, coba tanyakan pada diri sendiri: apa yang kita cari?
Jabatankah?
Ingat!

Kita satu. Yang membuatnya berbeda hanyalah ego yang tidak ada habisnya.
KITA PASTI, BISA!!!

     Penulis adalah Nur Maslina
Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
Mahasiswi Semester Dua yang Buta Politik

Facebook Comments