Papua Bukan Anak Tiri Bangsa

Papua Bukan Anak Tiri Bangsa

- in Opini
219
0
Galang, Mahasiswa ITN Malang Jurusan Teknik Sipil 2018, Kader HMI Komisariat Madani

Indonesia telah merdeka selama 74 tahun, umur yg muda bagi sebuah negara. Tetapi ada kata yang selalu muncul dipikiran saya, apakah negara ini sudah betul-betul merdeka? Atau kata merdeka hanya mempunyai makna terbebas dari perbudakan dan penjajahan masa lalu? Faktanya pulau yg berada di timur Indonesia lebih spesifiknya adalah tanah Papua, apakah mereka telah merasakan kemerdekaan sebagai masyarakat NKRI juga?

Faktanya keadilan dan ksejahteraan masih sangat minim bagi mereka. Wakil ketua DPR Pramono Anung atau biada dipanggil Pram, mengungkapkan pendapatnya kepada wartawan terkait masalah Papua, dalam sela sela kegiatan di kantor DPR pusat. Menurut Pram, “persoalan Papua tak akan pernah selesai kalau kesejahteraan tak pernah dirasakan masyarakat. Kejadian itu, kata dia, akan terus terjadi”. Sebetulnya, kata Pram, akar permasalahan masyarakat Papua adalah tanah yang kaya, subur, yang apa saja ada, lantas pemelik modal masuk, tetapi hidup rakyatnya tetap sangat miskin sekali. Saya kebetulan sudah ke tempat-tempat seperti Yakohimo, saya melihat tidak adil ketika ada perusahaan besar yang mendunia, lalu alam Papua yang dikeruk habis-habisan tapi masyarakat tidak merasakan manfaat yang jelas dari hal itu”, imbuh Pram.

Maka dari itu kata “merdeka” disini bukanlah mereka masih dijajah atau diperbudak, tetapi kata merdeka yg dimaksud adalah merdeka dari diskriminasi sebagai masyarakat Papua yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Rakyat Papua selalu mendapat cap stigma negatif dalam lingkungan masyarakat. Maka di sinilah letak ketidakkemerdekaan dialami oleh mereka. Menjadikan mereka kembali berpikir bahwa selama ini mereka adalah bagian daripada NKRI juga, namun mengapa selalu mendapat perlakuan yang berbeda, juga tidak adil dari masyarakat lain, khususnya mereka yang ada di wilayah selain Papua.

Tentunya gerakan “Revolusi Mental” yang pernah dicanangkan oleh pemerintah masih menjadi PR besar bangsa indonesia. Sikap berani menghargai perbedaan terhadap sesama warga negara harus benar benar mendarah daging dalam tiap tiap warganya. Agar tidak ada lagi menimbulkan sentimen negatif terhadap mereka masyarakat Papua yang dianggap telah dimarjinalkan oleh oknum yang merasa terganggu dengan perbedaan dan keberadaannya.

Akhir-akhir ini mencuat isu bahwa Papua sedang marak-maraknya ingin merdeka. Lalu ini salah siapa? Tentu tidak sepenuhnya salah warga Papua. Kebersediaan mereka menjadi bagian NKRI, tentu bukan hanya formalitas belaka. Mereka bersedia atas melihat pengorbanan NKRI yang berupaya merangkulnya dalam perhelatan perebutan melalui peperangan. Jika Soekarno masih hidup, pasti ia akan menangis mengingat dahulu pernah berperang dengan darah perjuangan untuk merebut Papua dari tangan Belanda dan sekutu, namun perlakuan beberapa oknum dari internal bangsa seperti tidak mau memangku Papua kembali. Bahkan muncul narasi kebencian yang ingin mengusir masyarakat Papua dari wilayahnya.

Akhir-akhir ini diskriminasi dan rasialisme terhadap rakyat Papua terjadi dimana mana. Sikap diskriminatif ini dirasakan bagi mereka yang sedang merantau bekerja atau pun mencari ilmu di luar Papua. Mereka (oknum penghina) tidak sadar bahwa sikap tersebut sangat menyakiti hati mereka. Lebih buruknya lagi, ada beberapa oknum yang sampai hati memanggil mereka dengan diksi yang kurang pantas, seperti nama binatang “monyet”, ataupun kata kata kasar lainnya. Sikap tersebut tentu akan menimbulkan perpecahan besar yang sebetulnya adalah bersumber dari masalah sepele. Dan mampu menyulut api kemarahan warga AOP (Asli Orang Papua).

Tentu peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menindak tegas oknum yang tidak bertanggung jawab, juga telah menimbulkan percikan konflik yang mengganggu kondusifitas negara. Dan juga pemerintah diharapkan mampu merangkul kembali masyarakat Papua yang mungkin telah mengalami trauma psikis atas apa yang ia terima dari perlakuan kurang menyenangkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Marilah kita bersama membantu pemerintah dalam gerakan “Revolusi Mental”, yang benar benar menanamkan mental berani “menghargai” perbedaan diatas kemajemukan. Hentikan sikap rasialisme dan diskriminatif terhadap mereka yang mungkin memiliki perbedaan dengan kita. Supaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini semua warganya kembali utuh dan harmonis dalam beraktifitas sehari hari.

Facebook Comments