Eskalasi Abuse of Power: Mendegradasi Politic Value di Ranah Perguruan Tinggi

Eskalasi Abuse of Power: Mendegradasi Politic Value di Ranah Perguruan Tinggi

- in Opini
225
0
Muhammad Fitrah Ashary Bangun, Co-Founder Brave Action Forum (BRAFO), PTKP HMI Koms. Ekonomi UMM, Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis UMM

“Authority is the official and legal right to command by others and enforce compliance.”(Wewenang adalah kekuasaan yang legal untuk mengomando pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang tersebut.).

Belakang ini, terdengar kabar yang sangat miris oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di salah satu kampus ternama di Jawa Timur, tepatnya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pasalnya, BEM di beberapa Fakultas di Kampus tersebut melarang dengan tegas dan jelas adanya berbagai pembagian brosur dari organisasi dan dalam bentuk apapun, lembaga pers luar kampus, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut bukan tanpa sebab, mereka berdalih melakukannya sebab tidak mau terlihat jelek dalam pandangan Monev (Monitoring Evaluasi) yang akan berpengaruh ke tiap-tiap Fakultas atas pelaksanaan Pesmaba (Pengenalan Studi Mahasiswa Baru) yang mereka lakukan. Akan tetapi, alasan tersebut boleh dikatakan sangatlah tidak rasional, karena pembagian brosur, liputan pers atau apapun itu tidaklah melanggar konstitusi maupun peraturan moral. Justru disinilah kita mulai melakukan tahap sosialisasi dan edukasi ke setiap mahasiswa baru akan arti Demokrasi sebenarnya, bukan malah bersikap ala Diktaktor Mabuk yang tak masuk akal.

Pelarangan-pelarangan yang dibuat oleh BEM tersebut sangatlah tidak dibenarkan, karena tindakan tersebut apabila dianalisa dengan nalar yang sehat sangatlah mengindikasikan adanya kekhawatiran dan ketakutan masuknya Organisasi Ekstra Kampus. Karena apabila kita benar-benar mencermatinya lagi, maka yang terlihat adalah suatu tindakan yang lucu, sebagai contoh pembagian brosur. Mereka tidak melarang mahasiswa baru menerima brosur makan, kost, ataupun kendaraan, tetapi mereka mengecam dengan tegas untuk melarang setiap mahasiswa baru untuk menerima brosur dari organisasi. Hal inilah yang kemudian dengan sengaja melakukan Abuse of Power (Penyalahguanaan Kekuasaan) untuk melanggengkan dan mengokohkan kedigdayaan Dinasti Politik yang sedang berkuasa saat ini di setiap Fakultas.

Jika kita mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Maka jelas apabila Organsiasi Mahasiswa Ekstra (Omek) seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan yang lainnya diperbolehkan masuk kampus.

Bahkan menurut Bapak Moh. Nasir yang merupakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatakan bahwa “Permenristekdikti ini diterbitkan sebagai upaya Kemristekdikti untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa akan ideologi bangsa dan mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi berkembang di kampus,”

Berbicara mengenai apa yang disampaikan Bapak Moh. Nasir tersebut berdasarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 yang dibuat. Sangatlah jelaslah bahwa kita selaku mahasiswa mestinya mampu meningkatkan pemahaman kita terhadap ideologi bangsa ini dan bukan malah menjadi Radikal atau bahkan terlalu Fanatik terhadap 1 Warna sehingga menyebabkan tidak toleran terhadap Warna-Warna lain.

Dalam bukunya yang berjudul “Jejak Langkah”, Pramoedya Ananta Toer menyampaikan pesan yang sangat dalam untuk kita renungkan. “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan.” Sebab, di Negara Demokrasi ini rakyat haruslah menjadi garda terdepan pengawal negeri dan diberikan hak sebagai Subjek Politik. Penguasa pun harus dididik dengan perlawanan agar tidak semena-mena dalam melakukan tindakan (kebijakan) dan menyalahgunakan otoritasnya sehingga kemudian menjadikan rakyat hanya sebagai Objek Politik untuk kepentingan dirinya dan golongannya.

Begitupun idealnya kampus yang notabene adalah miniatur Negara. Kampus haruslah menjadi Agregator Demokatisasi bagi tiap-tiap mahasiswanya, menjadikan mereka Subjek Politik bukan Objek Politik. Memberikan mereka edukasi Politik Nilai (Politic Value), bukan Politik Pragmatis. Sebab, mahasiswa adalah Representasi Bangsa Indonesia di masa yang akan dating yang harus ditempa menjadi kritis, bukan menjadi Badut-Badut Apatis.

Seperti Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan bahwa “Manusia adalah Khalifah d muka Bumi.” Oleh sebab itu, mari berbuat Kebijakan dan Kebajikan. Mari bersikap independenlah. Jangan sampai kita menjadi Badut ketika kuliah, menjadi Robot ketika lulus. Mari ber- Fastabikhul Khairat (berlomba dalam kebaikan), dan bukan malah menghentikan dan membungkam golongan lain berbuat baik

“Mari ciptakan iklim yang kondusif, jangan sampai ber-Fanatik Buta. Buta Mata, Buta Pikiran/ Rasional, bahkan Buta Hati sehingga Buta akan Sejarah.”

Yakinkan dengan Iman, usahakan dengan Ilmu, dan sampaikanlah dengan Amal. Yakin Usaha Sampai.

Facebook Comments