Milenial dan Pergelutan dalam Transisi Peradaban

Milenial dan Pergelutan dalam Transisi Peradaban

- in Opini
174
0
Yusriil Toatubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Kader HMI Cabang Malang Komisariat Jabal Thareeq Korkom Nasional

Milenial sebagai generasi yang menentukan wajah bangsa indonesia dalam waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, sejak saat ini harus terlibat aktif dalam merespons berbagai dinamika isu sosial politik di dalam perkembangan kehdiupan masyarakat.

Pemerintapunh harus membuka ruang yang seluas-luasnya, mengambil kritik serta saran dari kaum milenial, dan mengikut sertakan kaum milenial dalam proses pembentukan kebijakan, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Mengingat kedepan, memasuki periode baru pemerintahan Jokowidodo yang kedua kalinya terpilih sebagai presiden, tentunya akan ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, baik itu regulasi, program, maupun pengejewantahan visi-misi presiden yang baru. Kita tahu, bahwa beberapa bulan kemarin berkembang wacana adanya menteri muda yang akan menjadi salah satu kategori dari sekian kategori pilihan yang ada, integrasi kaum muda kedalam struktur kabinet jika memang benar terjadi, selain akan menjadi representasi dari kaum milenial juga merupakan suatu lompatan besar.

Tak lupa juga, dalam perayaan kemerdekaan bangsa indonesia yang ke 74 tahun, sehari sebelumnya kita mendapati indonesia jatuh dalam kemunduran nasionalisme. Peristiwa rasial, diskriminatif, dan pembungkaman dmokrasi yang terjadi tepat pada tanggal 16 agustus itu, tidak terlepas dari besarnya dominasi respon yang muncul dari kaum milenial, respon yang adapun hadir dalam ragam perspektif, ada yang melihatnya secara optimis, skeptis, maupun determinis.

 Ini artinya, milenial tidak bisa dieleminasikan dalam proses sosial zaman kita saat ini, mengingat Bonus Demografi indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dan dominasinya diisi oleh kaum milenial, mau tidak mau harus ditegaskan bahwa kelompok masyarakat yang paling dekat dan berbenturan langsung dengan dinamika sosial adalah kaum milenial, maka tidak membutuhkan “keabsahan” apapun untuk menerima kaum milenial terlibat aktif sejak saat ini, dan hingga beberapa puluh tahun mendatang. Secara prinsipil, pengabaian terhadap gagasan, pendapat, serta saran dari kaum milenial adalah kemunduran peradaban atau stagnasi yang mengerikan.

Namun, dalam mengimajinasikan adanya realitas yang demikian itu,dimana milenial sebagai representasi kaum muda dalam proses pembentukan tatanan sosialkedepan, kita dihadapkan pada kondisi yang “challenge” serta penuh “paradoks sosial”. Ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses integrasi kedalam struktur-struktur yang ada. Dan sekalipun hal itu pahit, hal itu harus tetap dutegaskan disni.

Feodalisme dan stagnasi pemikiran.

Didalam upaya milenial ikut kedalam upaya pembentukan kebijakan dan  formulasi gagasan, terdapat jurang yang memisahkan dua corak berpikir, mengenai dua corak berpikir ini bila lebih jauh kita menelusuri sejarah, setidaknya bisa kita asumsikan bahwa :

“Sejarah peradaban adalah, perang antara golongan muda dan golongan tua”

Bila ditinjau melauli “Logika Patriarki” peninadasan tidak lagi bepusat pada satu gender, mealinkan telah melebur menjadi penindasan terhadap suatu Angkatan Zaman. Bila didalam “Feminisme” kita temui adanya emansipasi atas pengabaian  “Fundamental Right”, dan terdapat “privilage”  dalam memandang Manusia secara seutuhnya, yaang kita temui didalam perang antara golongan muda dan tua justru muncul dengan logika yang sama namun dalam bentuk yang lain.

Pengabaian atas “Fudamental Right”  dan perkara “Privilage” , bisa kita dikotomikan.

Pertama, pola pikir kaum tua sangat dipengaruhi oleh mindset yang “stagnan” atau pola pikir yang tidak dinamis. Stagnasi atau ”Dogmatisme” dalam peta pemikiran adalah antagonisme utama yang menjadi sumber masalah tidak terciptanya proses dialektika yang Egaliter dan Inklusif. Arogansi yang subjektif dari generasi tua sampai hari ini masih mendominas Ruang Publiki dan bahkan ikut berpenttrasi hingga kedalam  institusi, organisasi dan juga lembaga-lembaga negara, sehingga dengan adanya sistem yang bersumber dari pola pikir yabg tidak egliter dan inklusif itulah ketidakadilan hadir dan mengeleminasi kiprah kaum milenial.

Kedua, Feodalisme Usia, feodalisme disni perlu disinggung, karena scara budaya maupun sistem yang belum luput hingga transisi  abad 21 sekarang, masih memiliki efek yang determinan terhadap pembentukan dan karakter masyarakat yang akan dikonstruksi.

Seringkali dan mungkin hampir dialami oleh setiap kalangan milenial bahwa, faktor umur terkadang membatasi kita untuk menyampaikan pendapat, melontrakan pertanyaan terhadap hal yang tetap, serta melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan ironisnya, ketika kita menyampaikan argumen, respon yang hadir tiidak di bantah pula dengan argumen, melainkan dibatasi langsung oleh aspek keumuran, kelabilan, dan ketidakdewasaan, sekalipun isi argumen yang kita bangun “Rasional” dan “Logis”. BIla bila realitas ini tetap langgeng didalam proses dialektika bernegara, maka kebenaran sesuatu atau validats dari sesuatu tidak diukur dengan parameter yang rasional dan logis, melainkan dari Segi keumuran, maka dengan tegas harus dikatakan bahwa “lenyaplah pengetahuan” bila kebenaran terjebak dalam parameter yang salah.

Ketiga, paduan antara dua dikotomi di atas menghasilkan struktur masyarkat yang sarat akan penindasan yang kasat mata, mendelegitimasi setiap gagasan yaangi muncul dari kaum muda, dan   pembungkaman adalah sesutu yang otomatis dan bersifat “taken for granted”

Mereformasi Cara Berpikir.

Didalam proses merubah sesuatu, pikiran berada pada titik yang sentral dan determinan. Pentingnya peran pemikiran dalam transisi perubahan sebuah peradaban mengharuskan kita perlu meninjau kembali pemikiran yang non-egaliter dan Ekslusif.

Kalau menerut Pramodeya Ananta Toer, seseorang harus sudah mengedepankan keadilan sejak dalam pikiran, apalagi didalam tindakan. Frasa ini masih sangat relevan sebagai otokritik atas kondisi zaman kta hari ini. Tembok-tembok yang membatasi kaum muda untuk aktif sejak saat ini mengawal proses transjsi bangsayanya harus dicabut dari akar-akarnya. Manusia hatus dilhat seutuhnya, sikap “privilage” terhadap suatu kelompok adalah penghina nyata terhadap akal sehat. Moralitas, Usia  dan Argumentasi harus dipisahkan, dan ditempatkan secara proporsional, sebab yang seringkali mendelegitimasi kaum muda adalah hal-hal tersebut.

Konsep kita tentang kebenaran yang bercampur aduk dengan gelombang post-truth yang mengglobal juga harus ditinjau kembali, artikulasi kebenaran dan penegasian kebenaran hatus memakai parameter apa ? Rasionalitas, sesuatu yaang main stream, atau usia ?

Pemikiran yang patriarki, serta sikap melihat kaum milenial sebagai kaum yang labil dan tidak dewasa mesti memiliki ukuran sehingga tidak terjadi generalisasi penindasan yang terstruktur dan secara masif terus dilanggengkan, perangkat penilaian kita terhadap sesuatu harus dinilai berbasiskan parameter yang masuk akal. Demikian, dengan merubah berbagai macam aspek pemikiran itulah, kedepan akan mendukung proses pengintegrasian kaum milienial untuk tampil optimis membangun bangsanya kedepan.

Facebook Comments