Kemakmuran Dan Peradaban, Hasilnya Korupsi?

Kemakmuran Dan Peradaban, Hasilnya Korupsi?

- in Opini
259
0
Muhammad Dhanutirto F. Tuwow, Alumni Universitas Khairun Ternate, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

Bisnis biasanya merupakan representasi dari Kemakmuran. Di Indonesia sendiri kemakmuran melahirkan ketimpangan dari dua sisi yakni “Masyarakat” dan “Negara”. Masyarakat memaknai bahwa kemakmuran adalah “Kemakmuran Kultural” hidup, dan Kritik “santai” atas kebijakan publik. Sementara bagi Negara, kemakmuran adalah “Kemakmuran Kalkulatif Logis” berbasis global, pertumbuhan, interest rate dan agregasi pembangunan yang tak hirau mengenai produktif/konsumtif, kemampuan lokal/domestik, impor bahan baku/setengah/jadi, orientasi infrastruktur, dan ekonomi rakyat/MNC’s dan lain-lain.

Dampaknya ialah bahwa “Kemakmuran Kultural” vs “Kemakmuran Kalkulatif Logis” menghasilkan ketimpangan sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, pendidikan dan lain sebagainya juga menjadi ketidakpedulian berjamaah. Dari realitas ini, menelaah diskursus kemakmuran dari Ibnu Khaldun yang menjelaskan bahwa berdiri dan jatuhnya dinasti-dinasti yang menggerakan sekaligus membangun peradaban tidak dapat dibentuk dari sistem masyarakat yang paling awal, seperti masyarakat penghuni padang rumput, meskipun mereka sudah menetap dan bertani, apalagi dengan sosok pemimpin yang tidak terorganisir. Nah, disini akhirnya belum mampu mendorong kreativitas lebih jauh dalam membentuk pemerintahan yang stabil, berdirinya kebudayaan kota, serta menguatnya perkembangan sains, teknologi, sistem ekonomi, politik dan bahkan seni yang lebih maju.

Sekarang pun muncul yang namanya Connectography dari Khanna, yang mengatakan bahwa Konektivitas merangsek ke kotakota besar sebagai zona ekonomi khusus (special economic zones – SEZs) di seluruh dunia yang terkoneksi melalui jalan kereta api, pipa, kabel internet, dan simbolsimbol lain dari jaringan global peradaban. Devolusi negara menuju agregasi propinsi bahkan kota, serta kompetisi segala sesuatu berbasis global supply chain yang mengarah pada aktivitas ekonomi-bisnis industri lintas batas negara. Kompetisi geopolitis berevolusi dari perang berdasar teritori menjadi konektivitas, menggunakan apa yang disebutnya sebagai tug-of-war berbasis rantai supply global, pasar energi, produksi industrial, keuangan, teknologi, knowledge, dan talenta. Tug-of-war merepresentasikan perang ideologi seperti kapitalisme versus komunisme menjadi perang dalam rantai supplay kolektif.

Menurut Khanna tidak ada lagi itu ideologi dan politik, yang ada hanyalah koneksitas ekonomi yang makin mengglobal melalui kota-kota besar dan federasi atau kumpulan-kumpulan kepentingan ekonomi melalui jaringan-jaringan fisik seperti kabel, pipa, rel kereta api, serta jaringan rantai suplai bisnis dan industri. Inilah peta baru peradaban yang dibangun oleh Cina yang merengsek masuk dalam Global Bussines dan mulai masuk dalam jajaran elit dunia yang mulai menggoyahkan dominasi barat di era 4.0.

Indonesia bagaimana?

Pancasila hanya jadi simbol sedangkan realitasnya Liberal. Mengapa begitu? karena implementasi dari Pancasila itu sendiri tidak sejalan dengan yang seharusnya. Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, realitasnya pendidikan yang diajarkan sendiri dibangku sekolah bisa dikatakan sekuler. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dimana insan kamil disini tergerus oleh budaya barat, yang terus menerus merasuki manusia-manusia Indonesia. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, sifat Jam’iyyah (Persatuan) disini, yang terjadi malah otonomi daerah. Sila Keempat, Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, keharusan Hikmah dan Syura disini pun tutupi dengan demokrasi, pemilu ultra liberal. Dan Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dari sini, sifat ‘Adalah (adil) layaknya koperasi pun bergeser ke Korporatrokasi.

Mengutip apa yang dikatakan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, memberikan pandangannya tentang konsep demokrasi saat ini. Menurutnya, konsep itu sedang bergeser ke format baru, yaitu Korporatokrasi.  “Sekarang pelan-pelan bergerak dari demokrasi ke negara yang menuju suatu format baru, walaupun formatnya tidak ada penegasan, tetapi arahnya ke korporatokrasi, Indikator itu adalah proses tata kelola negara sampai sekarang ini lebih banyak dan semakin banyak ditentukan oleh peran-peran private sector, kelompok atau kekuatan bisnis, Jadi, akan salah jika itu jangankan punya landasan filosofi di dalam menjalankan bisnisnya, yang terjadi justru kekuatan bisnis besar itu memperoleh proses penguatan bisnisnya. Bukan karena profesionalisme tata kelola bisnisnya, tapi lebih banyak ditimbulkan oleh faktor suap” kata Busyro dalam sambutannya Agustus dua tahun lalu di acara pembukaan Sekolah Antikorupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Peta peradaban ini yang sedang berlangsung di Indonesia, Insfrastruktur yang di genjot habis-habisan oleh pemerintah, tol dan lain sebagainya, lantas apa yang dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah? Hanya elit dan kalangan atas yang menikmati itu semua.

Hasilnya Apa?

Daftar Hitam Korupsi Kepala Daerah semakin meningkat, sebut saja yang nampak ke permukaan dari banyaknya kasus korupsi Kepala Daerah, seperti Zumi Zola Gubernur Jambi suap anggota DPRD 6 Miliar dan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan kasus suap Proyek Infrastruktur dan Perumahan. KORUPSI SEMAKIN MERAJALELA, yang terbaru di 2019 bahkan MEGA KORUPSI OLEH KADER PDIP 5,8 TRILIUN Bupati Kotawaringin Timur, masyarakat biasa bahkan merasakan ketimpangan yang sebenar-benarnya dari pelbagai aspek.

Penerimaan terhadap industrialisasi juga tidak harus didasarkan kesediaan hanya menerima mesin dan teknologi modern tanpa kemudian memahami secara serius jelmaan barunya, dampak western values yang pasti mengikutinya dan akan berdampak pada kebudayaan kita.

Solusinya apa?

Solusinya memang jelas sekali, kebudayaan dan Manusia Indonesia Baru adalah kemustian yang perlu menjadi tonggak awal dari seluruh pembangunan dan pengembangan peradaban masa depan. Dan, bila memang yang seperti dikatakan HOS Tjokroaminoto ketika menggagas Islam dan Sosialisme, kemudian memuncak pada Memeriksai Alam Kebenaran, maka yang penting seperti ditegaskan beliau, kata kuncinya adalah Negeri Merdeka dengan tetap mendorong Islam sebagai kekuatan utama. Meskipun, kita sadari bahwa negeri ini sejak awal dibangun berdasarkan pada Sosialisme Religius, yaitu sosialisme anti komunis yang khas Indonesia dengan merujuk pada sistem agama utamanya yaitu Islam. Ini adalah cita-cita HOS Cokroaminoto dan diteruskan Soekarno serta diinterpretasikan Hatta.

Jadi jelas, apa yang dibawa oleh Pak Cokro, Soekarno, Hamka, atau pendahulu kita meski memperlajari ilmu Barat pula, mereka tetap kembali pada jatidiri mereka bangsa beragama Langit dan bukan realitas kontekstual pragmatis.

Semoga kita semua tidak sedang meninggalkan jatidiri sebenarnya, bukan hanya menangkap pesan kebesaran masa lalu, masa kini dan masa depan dipermukaan, tetapi lebih dari itu, sampai jauh kedalam sanubari terdalam negeri ini.

Facebook Comments