Sejak Dulu Tiongkok Sudah Klaim Natuna

Sejak Dulu Tiongkok Sudah Klaim Natuna

- in Opini
113
0

Sejak Dulu Tiongkok Sudah Klaim Natuna

Oleh: Igor Dirgantara, Dosen Fisip Universitas Jayabaya, Jakarta.

Visioner.id – Awal Januari Indonesia dihebohkan masuknya Kapal penjaga pantai Tiongkok ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia pun langsung memanggil Duta Besar Tiongkok untuk RI di Jakarta untuk melayangkan nota protes keberatan. MenkoPulhukam juga langsung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementrian dan beberapa lembaga terkait untuk membicarakan dimensi konflik di Perairan Natuna dan Laut China Selatan.

Kemenlu Tiongkok sendiri pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa perairan di sekitar Kepulauan Nasha (Kepulauan Spratly), termasuk Laut Natuna Utara adalah wilayah tradisional penangkapan ikan negara Tirai Bambu tersebut. Itu berarti Laut Natuna dianggap masuk ke dalam kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok. Dengan kata lain, wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara di klaim bagian dari area penangkapan ikan tradisional atau dikenal dengan istilah “Nine Dash Line”. Disebut bahwa upCoast Guard Tiongkok berfungsi menjalankan tugas melakukan patroli dan menjaga wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Cina (traditional fishing right).

Jangankan Natuna, penyiar TV di Tiongkok malah sering mengatakan bahwa Philipina itu adalah bagian dari wilayah Tiongkok, sama halnya seperti Taiwan. Seperti kita tahu, Philipina adalah negara tetangga ASEAN yang serius berkonflik dengan Tiongkok terkait sengketa kepulauan Spratley di Laut China Selatan. Begitu juga dengan Vietnam-Tiongkok di kepulauan Paracel.

Posisi Indonesia

Bahwa masuknya kapal ikan China ke perairan Natuna berarti melanggar batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. ZEE sudah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

UNCLOS merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (1982) yang mengatur tiga batas maritim; laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sebagai kawasan berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE Indonesia berhak memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada.

Tiongkok adalah salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, wajib bagi Tiongkok menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Klaim historis China atas ZEE di perairan Natuna Utara bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional (UNCLOS 1982).

Hegemoni Tiongkok

Disadari bahwa Tiongkok punya dana dan investasi besar untuk mensukseskan kepentingan nasionalnya. Indonesia adalah mitra strategis negara Tiongkok dan punya ketergantungan atas bantuan finansial Tiongkok. Tidak mudah melawan negara komunis satu ini. Peradabannya tinggi dan pengaruhnya meluas di Asia Tenggara dan dunia. Tiongkok bisa menandingi dominasi perdagangan dan hegemoni politik Amerika (Barat). Di bidang olah raga, lihat saja kedigdayaan perolehan medali Tiongkok di Olimpiade. Bahkan untuk memboikot produk Tiongkok pun tidaklah mudah. Hape China (Xiomi, Vivo, OPPO, Huawei, dll) sudah menjadi alat keseharian masyarakat Indonesia. Makanan seperti siomay, bakpao, dll juga sudah banyak dijadikan dagangan kaum bumiputra.

Pacta sunt servanda

Bangsa Indonesia tidak perlu gentar dalam menjaga kedaulatan NKRI. Memang Tiongkok bukan negara penghutang seperti Indonesia. Tiongkok malah yang senang memberikan pinjaman, tanpa embel-embel HAM. Ini yang berbahaya. Jebakan hutang (debt trap) bisa membuat terpuruk. negara-negaravseperti Laos, Srilanka, Zimbabwe dan sejumlah negara Afrika lain demi pembangunan infrastruktur dengan ‘skema pinjaman lunak’. Jebakan hutang Tiongkok jauh lebih berbahaya dari jebakan betmen ala Indonesia.

Indonesia adalah negara demokratis, Tionglok bukan. Dalam hukum internasional ada istilah “pacta sunt servanda”, bahwa perjanjian internasional harus di taati. Tiongkok mau tidak mau akan bersikap kooperatif terhadap perjanjian UNCLOS agar terlihat positif di mata internasional. Semua negara demokratis umumnya menghargai perjanjian internasional yang telah disepakati. Tiongkok tentu akan menjalankan diplomasi yang kooperatif soal ini agar terlihat demokratis. Tetapi di sini poin-nya, Tiongkok akan selalu menjadikan konflik Laut China Selatan sebagai persoalan BILATERA dan mencegah menjadi MULTILATERAL Kekuatan Tiongkok lebih diatas angin jika head to head dengan satu negara karena kepasitas ekonominya.

Dalam negara demokrasi, opini publik memainkan peran penting. Banyak isu internasional yang bisa masyarakat Indonesia mainkan untuk memperkuat bargaining position. Sebut misalnya perlakuan diskriminasi Tiongkok terhadap komunitas muslim Uighur, kasus Dalai Lama, Taiwan, Hongkong, dll.

Tiongkok adalah negara “tirai bambu”, sementara Indonesia adalah “bambu runcing”. Bambu seharusnya mudah untuk mengoyak tirai. Diplomasi harus diperkuat efektivitasnya terkait insiden Natuna. Kapabilitas militer Indonesia juga mutlak terus ditingkatkan. Jika perlu Natuna dari sekedar wilayah kabupaten dinaikan statusnya menjadi sebuah provinsi khusus. Laut China Selatan adalah lubang konflik yang sulit diselesaikan di masa depan. ASEAN selalu terbelah dalam isu Laut Selatan. Kamboja dan Laos akan membela habis kepentingan Tiongkok jika menyangkut Laut China Selatan. Tiongkok senantiasa mengulur waktu dengan senjata bantuan luar negerinya. Bagaimanapun, saya termasuk yang setuju bahwa kalimat “tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina” bukanlah sebuah hadits. Tetapi hanya sekedar kalimat motivasi belaka agar manusia terus belajar. Uztaz-uztaz kondang seyogyanya membahas ini dan lebih menggalinya, jangan melulu bahas soal neraka dalam ceramahnya. Karena Tiongkok sendiri percaya “kejarlah klaim Laut China Selatan sampai ke Natuna”.

Facebook Comments