Melawan Logika MOS Dari Negara

Melawan Logika MOS Dari Negara

- in Opini
190
0

Oleh: Oumo Abdul Syukur 

Di abad sebelum abad ini ada kisah pilu tentang Nusantara. De Hotman datang membawa VOC lalu merampas hak hidup pribumi. Merampas adalah mengambil secara paksa harapan hidup orang-orang Nusantara dahulu, berperang dengan mereka yang tak mau membayar upeti, atau yang enggan diajak bekerjasama.

Di beberapa kesempatan, elit lokal yang tidak ingin bekerjasama dalam rangka merampas hak hidup rakyat, harta dan tahtanya dieksploitasi habis-habisan sampai yang tersisa hanyalah simbol. Sedang segala fungsinya telah dirampas kolonial.

Jika kita baca dengan seksama, di masa-masa itu kemerdekaan benar-benar dirampas, bahkan merdeka untuk bernafas pun hampir diawasi sempurna. Di paruh perjalanan abad 20, sebagian pribumi sudah mulai sadar. Bahwa ada hal yang salah di depan mata, lalu pengetahuan atas kesalahan ini diformulasikan menjadi keresahan bersama untuk bangun, bangkit dan melawan. Akhirnya merdeka.

Siapa yang dianggap musuh lalu dilawan? Tentunya adalah orang yang merampas hak hidup warga.

Akibatnya apa? Gelombang kesadaran itu kian hari semakin membesar, semakin bertambah dan menjadi-jadi. Keberanian yang terbangun dari kesadaran atas kepemilikan Nusantara tertuang saat sumpah tanah air, berbangsa dan berbahasa satu.

Di belahan dunia lain, mungkin teritorial dibangun hampir atau bersamaan dengan lahirnya negara. Tapi disini tidak, kita lebih dahulu membidani lahirnya berbangsa kemudian menyusul lahirnya negara 17 tahun lebih kemudian.

Pertanyaannya adalah apakah mereka tidak takut atas ancaman ujung senjata kolonialis? Saya pikir dengan perlawanan yang dilakukan para pejuang, kita sudah bisa menjawab siapa mereka dan apa yang selalu difikirkan, dibicarakan lalu dilakukan.

Konklusinya, mereka adalah generasi-generasi cerdas yang meletakkan dasar-dasar perlawanan dengan pikiran, dengan berkumpul (berserikat) dan dengan senjata jika perlu.

Nah.. pada titik ini, poin yang ingin disampaikan adalah soal kesadaran melawan kezaliman, bahwa perilaku yang satu ini sudah menjadi warisan moyang kita dahulu. Itulah sebabnya, saat ada yang menganggap perlawanan orang yang dizalimi adalah bahagian dari perbuatan ilegal mestinya dipertanyakan pengetahuan sejarahnya.

Sebab, yang dilawan moyang kita adalah kezaliman, yang ditentang adalah eksploitasi manusia atas manusia, yang disuarakan adalah pengambilalihan hak teritorial nusantara, yang diusahakan adalah keadilan hukum bagi semua, yang diperangi adalah keserakahan penjajah yang ingin menguasai semuanya.

Lantas, jika kriteria penjajah dahulu sudah hampir dipenuhi oleh penguasa sekarang apakah rakyat Nusantara diam? Saya pikir tidak. Sejarah bangsa ini telah mengajarkan rakyatnya untuk melawan kezaliman. Soekarno dilawan oleh kawan akrabnya Hatta, Natsir dan lain-lain, lalu jatuh saat angkatan 66 bergerak. Soeharto dilawan Hariman, Mega, Gusdur dan lainnya lalu jatuh saat angkatan 98 melawan.

Semua yang menjajah lalu memimpin dengan tangan besi akan lenyap seiring berjalannya waktu. Siapapun dan sistem apapun yang digunakan. Sadam tumbang, Khadafi dihabisi, Soeharto turun, Pahlevi melarikan diri, Marcos berakhir. Dari semua rentetan kejadian ini faktornya kira-kira satu, yakni memposisikan rakyat sebagai musuh jika rakyat tak lagi sepakat dengan keputusan penguasa.

Dalam konteks ini saya melihat adanya gejala diktator yang dipraktikkan oleh rezim sekarang, sekalipun belum cukup “mengganas”. Tapi jika ini dibiarkan terus menerus tanpa perlawanan akan menjadi trend karena dianggap biasa-biasa saja.

Lihat kasus Lutfi, anak SMA yang melakukan demo atas kebijakan rezim yang dia anggap tidak relevan dengan apa yang dipelajari. Lutfi mengaku diintimidasi oleh oknum penyidik polisi untuk mengakui melempar batu.

Beberapa penangkapan dilakukan akibat mahasiswa-mahasiswa mengorganisir diri melawan kebijakan pemerintah yang sudah tidak memihak rakyat kecil. Perampasan hak hidup rakyat, dilakukan oleh pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa.

Membawa aparat bersenjata, kadang-kadang preman. Salim Kancil contohnya, nyawanya hilang akibat protes terhadap hak hidupnya yang ingin dirampas. Berapa nyawa dari aktivis WALHI yang hilang akibat memprotes tambang, pengrusakan lingkungan. Dan masih banyak yang lain.

Di paruh kedua kepemimpinan Jokowi, ada menterinya bernama Yosanna yang dianggap berbohong atas kaburnya Harun Masiku tersangka suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meski dengan segala perangkat yang dimilikinya, ada imigrasi dan lain-lain. Yosanna justru memberikan infomasi palsu atas keberadaan Harun saat OTT berlangsung. Beberapa hari kemudian pihak imigrasi justru sepakat dengan pemberitaan dari Tempo.

Kasus Yosanna ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan pengacara mantan ketua DPR, Setya Novanto. Di pengadilan Friedrich Yunadi terbukti secara sah dan meyakinkan mengatur semua skenario tragedi “tiang listrik”. Apakah Yosanna juga akan disidang dengan pasal-pasal tuntutan yang sama? Kecenderungan untuk kembali ke pasal satu semakin jelas, “Penguasa tidak pernah bersalah”.

Menurut Hannah Arendt “Banalitas Kejahatan” adalah situasi dimana kejahatan dirasa bukan lagi sebuah kejahatan melainkan adalah hal yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar.

Saya kira kita sedang mengalami ini, sebuah persekongkolan jahat dianggap biasa saja. Dahulu, kejahatan penjajah atas rakyat penghuni Nusantara inilah yang menjadi pemicu soliditas itu timbul. Rakyat mengorganisir diri dan mulai mengatur skema perlawanan.

Sebuah negara demokrasi tak bisa di urus dengan menggunakan logika Masa Orientasi Siswa (MOS), 1. Senior tak pernah salah, 2. Jika senior salah kembali ke pasal satu.

Jadi kira-kira, penguasa boleh saja melakukan kesalahan, memberikan informasi yang tidak seragam, berbohong, mengambil keputusan yang menzalimi rakyatnya. Saat ada sebagian rakyat yang melakukan koreksi terhadap masalah-masalah di atas diposisikan sebagai musuh. Mereka lalu dituduh makar, ditersangkakan, dianggap anti keberagaman, dipanggil aparat negara dan lain-lain.

Ini gejala awal yang menakutkan. Negara seolah-olah memposisikan rakyat sebagai musuh penguasa. Ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dari kepanikan yang berlebihan mengakibatkan kita kembali pada rezim otoriter.

Kekuasaan politik yang mestinya digunakan untuk menegakkan keadilan, mendistribusi kesejahteraan, justru digunakan untuk menutupi kejahatan dan menghalang-halangi keadilan.

Jika ada perbedaan pendapat dan sikap politik yang berseberangan diperlakukan sebagai ancaman. Oposisi dibunuh karakternya melalui operasi intelejen. Masih relevankah perilaku aparat kita di sebuah bangsa yang berjuang demi kemerdekaan dari penjajahan?

Apakah benar kata George Bernard Shaw, “jika ada dua puluh cara untuk mengatakan yang sebenarnya dan hanya ada satu cara untuk berbohong, pemerintah akan berbohong. Sudah menjadi sifat pemerintah untuk berbohong”?.

Pertanyaannya, jika rakyat melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan Yosanna, apakah akan bebas? Rasa-rasanya tidak juga, Ratna Sarumpaet contohnya, baru saja keluar penjara akibat memberi informasi palsu.

Meskipun dua Pasal MOS yang menakutkan itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kita hari ini. Kadang-kadang di beberapa kesempatan pasal ini masih aktif digunakan penguasa. Jokowi contohnya, mengendarai sepeda motor dengan tidak menyalakan lampu. Akibatnya, pasal itu digugat mahasiswa yang ditilang ke MK dengan mengambil contoh Jokowi.

Memberi contoh taat hukum adalah hal yang paling sederhana, tapi tidak semua bisa patuh. Hukum justru diberlakukan atas setiap kepala yang memprotes rezim. Ini preseden buruk bagi masa depan bangsa kita.

Untuk itu agenda melawan harusnya dipersingkat persiapannya.

Facebook Comments