Peran BUMN Terhadap Kontribusi APBN

Peran BUMN Terhadap Kontribusi APBN

- in Opini
222
0
Esha Wadahnia Nurfathonah, Ketua Kohati HMI Cabang Malang 2018-2019

Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem perekonomian pancasila, dengan artian secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan  idil dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem pancasila menganut sistem perekonmian campuran yang dimana segala kekayaan negara akan berhubungan dengan kehidupan rakyat dan akan dikelola oleh pemerintah. Berdasar Undang-Undang No 19 Tahun 2003, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, dengan demikian BUMN merupakan pelaku ekonomi di sistem perekonomian di Indonesia.

BUMN dibagi atas dua macam dalam penyelenggaraan usahanya, yakni badan usaha umum atau perum dan Badan Usaha Persero atau persero. Berdasarkan Peraturan pemerintah No 12 tahun 1998 BUMN harus memiliki modal sebesar 51 persen dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan 49 persen lainnya bisa dimiliki pihak lain. Pengelolaan BUMN berpedoman untuk mewujudkan kemakmuran rakyat oleh karena itu berbagai tujuan BUMN diantaranya adalah: Berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional, Memberikan pendapatan atau kekayaan negara, Mendapatkan keuntungan financial, Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, Sebagai pionir berbagai kegiatan usaha  dan Memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.

Dibawah kepemimpinan Erick Tohir Badan Usaha Milik Negara yang dimilki Indonesia saat ini sebanyak 142 usaha. Usaha ini sungguh sangat diharapkan menjadi tulang punggung dalam membangun dan menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam mengelola usaha-usaha yang dimiliki oleh negara. Namun, apakah SDM yang ada didalamnya seutuhnya SDM yang unggul dan memiliki kapasitas? Atau semuanya hanyalah kepentingan politik? kita bisa melihat di berbagai media terkait pertumbuhan perekonomian negara hari ini. Sri Mulyani mengungkapkan dalam sebuah media bahwa kondisi perekonomian tidak statis, tapi dinamis. Saat ini ekonomi Indonesia melemah diakibatkan oleh pelemahan perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional, baik melalui jalur perdagangan baik barang maupun jasa. Ini adalah bukti bahwa BUMN belum mampu menjadi solusi terbaik dalam menjawab kemandirian perekonomian Indonesia saat ini.

Kondisi krisis ekonomi negara sangat berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Era jokowi saat ini sedang mengupayakan adanya perubahan yang signifikan dalam UU hukum bisnis (Omnibus law), kabarnya UU ini akan mengatur keimigrasiaan, lapangan kerja dan dwikewarganegaraan. Sehingga akan mengancam buruh yang ada diindonesia. Belum lagi masalah pasar bebas yang terjadi hari ini. setiap negara berhak melakukan aktivitas impor dan ekspor barang di negara-negara lainnya. Ketika Indonesia mengimpor berbagai macam barang mislanya garam, buah-buahan atau hasil pertanian lainnya dari negara lain, ini mengakibatkan pelemahan ekonomi rakyat. BUMN sampai hari ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masrakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN harus dimaksimalkan dengan mengedepankan segala kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan pemodal asing dan elitis yang mengelola didalamnya. Karena Sumber Anggaran Pembelanjaan Negara berasal dari hasil pengelolaan BUMN.

Facebook Comments