Kekuasaan Otoriter, Omnibus Law dan Perlawanan Rakyat

Kekuasaan Otoriter, Omnibus Law dan Perlawanan Rakyat

- in Opini
375
0

Reformasi adalah sebuah gerakan social yang mengaruskan perubahan total terhadap gaya kepemimpinan yang tidak demokratis. Dengan reformasi rakyat menuntut dengan keras perombakan gaya hidup yang otoriter menuju kehidupan yang sebebas-bebasnya (freedom).

Peristiwa kepemimpinan otoriter terjadi pada masa Orde baru. Jendral Soeharto sebagai penguasa rejim pada waktu itu. 32 tahun adalah masalalu kelam historis  bangsa yang tercatat dalam sejarah. Mengapa kita menyebutnya sebagai sejarah kelam dalam catatan bangsa Indonesia?

Setidaknya ada beberapa aspek. Pertama, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Semua bungkam dengan gaya kempemimpinan otoriter. Tindakan represif koersif menjadi langkah untuk membunkam kebebasan masyarakat. Seluruh aparat Negara dikerahkan untuk menikam kebebasan bangsa. Kedua, tindakan dalam meng hegemoni pikiran dan narasi rakyat. Upaya dalam mendoktrin gaya berfikir masyarakat adalah mekanisme kepemipinan ala Soeharto pada waktu itu. Fenomena kepemimpinan tersebut nampaknya menjadi diskursus yang tak akan ada habisnya dalam ingatan public sampai kapanpun.

1998, tahun yang bersejarah dalam rekam jejak bangsa Indonesia. Upaya perlawanan terhadap karakter kepemimpinan Presiden Soeharto membludak besar dalam pusaran massa. Rakyat yang ditikam kebebasannya mulai bangkit untuk melawan. Disebabkan ketidakpuasan terhadap kondisi bangsa dan Negara. Perlawanan datang dari berbagai wilayah. Baik pusat maupun Lokal. Konflik terjadi dari berbagaimacam wilayah. Darah, air mata, kematian, dan  Perlawanan tak hentinya terjadi.

Pada tahun yang sama (1998), Presiden Soeharto dengan secara terbuka memproklamirkan dirinya didepan pers dan Publik untuk hengkang dari kekuasannya. Mendengar berita tersebut. Tangisan tersedu-sedu yang bercampur bahagia menggelora di raut wajah rakyat Indonesia. Mahasiswa, Aktivis, Buruh, Tani, LSM, dan Masyarakat dalam Mozaik gerakan Sosial Lainnya, tergegas dalam keceriaan. Sebuah proses peralihan rejim adikuasa menuju era reformasi impian bangsa. Merdeka… Merdeka… Merdeka…!! Secara lantang disuarakan oleh rakyat diseluruh pelosok Negri. Pertanda bahwa kebebasan dan kesejahteraan terlihat didepan mata. Cita-cita freedom of man akan digenggam oleh anak bangsa (Utopia).

Peralihan Kekuasaan tidak ada bedanya, Kesejahteraan menjadi Cita-cita Mistis Bangsa!

Tujuh kali Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan proses pergantian Kekuasaan. Semua terlihat sama saja. Tidak ada keseriusan dari setiap pemimpin dalam menyembuhkan penyakit social ditubuh republik. Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penjarahan, pemerasan terhadap hak-hak masyarakat seakan menjadi budaya subur untuk tetap dilakukan. Serta dilanggengkan. Kepentingan terhadap hajatan kesejahteraan rakyat seakan menjadi bahasa yang tidak cukup penting dibibir kekuasaan. Semua diarus utamakan hanya untuk kepentingan kaum Kapitalis. Pemodal, pebisnis, dan konglomerat. Rakyat miskin termarjinalkan oleh keadaan!

Kekuasaan ditangan Jokowi, Presiden terakhir!

Di setiap pemimpin, Mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan karakter kepemimpinannya. Ada yang terlihat otoriter, semi-otoriter, sewenang-wenang, juga demokratis. Dunia akan selalu mencatat dan mengingat tipikal dari setiap orang (pemimpin bangsa). Bicara soal karakter Kepemimpinan Pak Jokowi. Dari setiap gagasan dan literature. Penulis selalu saja menjumpai sebuah ‘pengakuan’ bahwa, Pak jokowi terlihat santai dan merakyat orangnya atau sangat dekat dengan rakyat. Semua dengan jelas terkonfirmasi disetiap blusukan beliau sewaktu berjumpa dengan rakyat dari setia Daerah. Upaya menyapa, foto, lalu memposting dimedia merupakan kebiasaan dari Pak Presiden yang terakhir ini!. Dalam pikiran, saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa itulah cara terselubung untuk mendapatkan legitimasi social terhadap karakter kepempinan yang merakyat lalu disebut Demokratis?

Lalu bagaimana dengan Omnibus Law, Demokratis dan merakyat kah?

Penulis merasa tidak mau muluk-muluk atau panjang lebar dalam menulis. Sebab disinilah substansi dan esensi dari pembahasan. Ini menyangkut persoalan Keadilan, Kesantunan, dan Keberpihakan dari seorang Pemimpin terhadap Rakyat yang sudah mempercayainya selama dua Periode!. Kenapa dengan Omnibus Law? Sebuah barang yang bagus kah? atau bahkan produk yang menakutkan kah! untuk kehidupan rakyat kedepan? Atau bahkan Ancaman yang serius terhadap masa depan masyarakat kebawah? Penulis berharap bahwa jawaban itu akan dikonsumsi masing-masing. Sesuai kebutuhan dan Keberpihakan kita secara personal terhadap rakyat dan bangsa!

Apa Itu Omnibus Law?

Sejatinya, Omnibus Law berasal dari bahasa latin yang artinya “for everything”. Black Law Dictionary yang menjadi rujukan definisi istilah Hukum di Barat juga sudah menjelaskan apa itu Omnibus Law. Yang pada intinya, konsep ini ibarat pepatah “sekali berdayung, dua tiga pulau terlampaui”.

Singkatnya, definisi dari Omnibus Law adalah sebuah kebijakan yang mengkonsepkan beberapa Regulasi dalam satu payung hokum yang sama (simplikasi Hukum). Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal disatu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi Regulasi lain. Prof. Jimmy Assidiq menyebutnya tak lebih dari sekedar metode dalam menyusun suatu Undang-undang.  Implementasi Konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan ini lebih dari mengarah pada tradisi Anglo-Saxon/Common Law. Beberapa Negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname disebutkan telah menggunakan pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill (Baca : Hukumonline). begitulah Sedikit cerita dari Omnibus Law ini. Artinya menurut hemat penulis bahwa, ada ketidaktepatan dan penuh keterpaksaan dalam meng implementasikan sebuah kebijakan Hukum (Legaal Policy) dinegara Kesatuan Republik Indonesia ini. Cacat!

Sekali lagi tampa panjang lebar. Dalam kebijakan Hukum tentang proses Omnibus Law di Indonesia ini. Meng agendakan dan Melakukan Formulasi aturan yang memayungi sejumlah undang-undang dibawah satu payung Hukum. Yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Dalam hal ini juga penulis tidak akan mengupas tuntas soal substansi (Legaal Norm) dalam Rancangan undang-undang tersebut atau secara Kandungan Normatifnya. Tetapi lebih kepada soal grasa-grasu dan keburu-buruan Pak Jokowi dalam menggenjot percepatan pembahasan metode Omnibus Law dalam RUU ini. Dilansir dari berbagai media bahwa pembahasan tentang RUU ini menjadi Regulasi Prioritas untuk diselesaikan di Parlemen. Dan bahkan dalam pernyataan Persnya bahwa Pak Presiden Terakhir Ini! Mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi proses Omnibus Law ini akan “dikejar dan dipangkas Habis!!”.sebuah pernyataan yang Menarik dan menakutkan! Ada apa? Siapa yang punya Kepentingan! Bebal!!

Apasih Pentingnya Omnibus Law ini?

Menciptakan sebuah Negara yang maju dan Kuat secara Ekonomi merupakan impian besar dari setiap Bangsa di Dunia. Penguatan secara Regulasi menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan dalam menentukan satu kebijakan. Tetapi semua harus terukur dan tersistemik dengan segala pertimbangan, tampa harus menyingkirkan dan mendelegitimasi kepentingan Rakyat! Cita-cita dan Planing besar Pak Jokowi untuk menjemput Indonesia sebagai Negara yang Kuat secara ekonomi dan bahkan 5 Besar secara Kekuatan ekonomi Dunia ditahun 2045 memang harus kita apreasiasi dan ajukan jempol secara ramai-ramai! Tetapi pernakah dipikirkan tentang Kosekuensi besar terhadap dibuatnya RUU ini melalui Metode Omnibus Law?  Saya sebut saja ada penyingkiran Hak-hak rakyat dalam Regulasi ini, perampasan, penjarahan dan Kejahatan lainnya yang dilegitimasi melalui Undang-undang! Pembuatan regulasi yang sifatnya tidak aspiratif! Perampokan besar-besaran! Semua hanya untuk kepentingan Investor Dunia! Akhirnya rakyat menjadi keserakahan Penguasa!

 Akhirnmya, bahwa Pak Jokowi juga harus meng iyakan dengan segala kosekuensi bahwa kebijakan yang secara terpaksa ini akan menjadi perlawanan yang respeck dan secara sadar oleh rakyat Indonesia! sebab haknya telah dirampas Oleh Undang-undang!

“Dalam hidup kita, cuman satu yang kita punya. Yaitu keberanian…”

(Pramoedya Ananta Toer)

 

Penulis adalah Herman Al walid

Mahasiswa Fakuktas Hukum

Univ. Widyagama Malang

Facebook Comments