IMF, Uang Kertas dan Bentuk Penjajahan Baru

IMF, Uang Kertas dan Bentuk Penjajahan Baru

- in Opini
160
0
Penulis adalah Fakhrurijal, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Bulan Oktober 2018 indonesia menjadi tuan rumah perhelatan tahunan Annual meetings IMF-WB 2018, acara ini diadakan setahun sekali biasanya di markas mereka di Washington DC Amerika Serikat, namun tiap tiga tahun sekali di helat di Negara-negara anggota, pada agenda ini akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global  serta isu-isu terkini, antara lain; pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, dan isu-isu global lainya, pada perhelatan ini akan mengahdirkan total 15.000 peserta terdiri dari Gubernur Bank sentral, dan mentri keuangan dari 189 negara anggota, sektor privat, NGOs, akademisi dan media, pada agenda di pekirakan akan menelan dana sekitar Rp., 855 Miliyar.

Biaya yang tidak kecil memang ditambah Indonesia saat itu juga baru saja usai menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang juga menelan biaya besar yakni sekitar Rp., 8,2 Triliyun, lalu pertanyaanya adalah apakah output pembahasan dari annual meetings ini ? dan apa urgensi kita menjadi tuan rumah agenda ini ? apakah ada suatu makna dari pertemuan ini ? ok yang terpenting adalah harapan kita sebagai masyarakat indonesia, semoga agenda ini akan berimplikasi positif pada perekonomian kita juga rakyat kecil semakin diperhatikan, bukan malah termarjinalkan dengan ratifikasi kebijakan dan resep-resep ekonomi yang kian tidak pro rakyat.

Sedikti mengulik tentang sejarah masuknya IMF/DMI di Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia di akui belanda oleh banda pasca konfrensi meja bundar di Deen Hag Belanda (1949-1950) pengakuan kemerdekaan oleh Belanda ini setelah Indonesia mau menanggung hutang luar negri yang di buat oleh Hidia Belanda, praktis sejak tahun 1950, pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi menjadi anggota Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada waktu itu yang menjadi anggota PBB secara otomatis juga akan menjadi anggota dari IMF dan World Bank, pada agustus 1956 pemerintah indonesia memperoleh pinjaman IMF sebsar US$ 55 juta karen inflasi yang disebabkan defisit anggaran, sempat keluar pada tahun 1965 dari PBB karena perselisihan dengan Malaysia dan ketidakadilan PBB Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, indoenisa juga pernah keluar pada keanggotaan IMF pada Agustus 1965 yang dilator belakangi oleh desakan PKI, Naadharul Ulam, PNI dlsb, namun perekonomian indoensia semakin memburuk dan Soekarno di ambang kejatuhanya lalu Indonesia kembali menjadi anggota IMF pada februari 1967 dan setahun kemudian cairlah pinjaman dari IMF sebesar US$ 1, 75 juta, selanjutnya Indonesia terus menjadi pasien dari IMF, sebelum tumbangnya rezim Soeharto pada 15 januari 1998 ditegah krisisi presiden Soeharto di paksa menenrima pinjaman dan paket-paket kebijakan yang harus disanggupi oleh IMF hal tersebut makin  menjrumuskaan Indonesia pada jurang kesengsaraan bangsa Indonesia pada waktu itu presiden Soeharto harus menandatngani nota kesepakatan/kesanggupan pada Letter of Intent, sebelumnya pada tahun oktober 1997 juga sudah ada penanda tanganan LOI ketika Indonesia mengajukan pinjaman.

IMF berperan besar pada restrukturisai ekonomi Indonesia, yang berimplikasai pada deregulasi-deregulasi yang terjajadi dan arah perekonomian Indonesia yang semakin jauh pada landasan dasar kita, inilah bebrapa Letter of Intent antara Indonesia dan IMF :

  1. LoI 30 Oktober 1997

Pada LoI pertama ini, pemerintah membuat sebuah paket kebijakan makroekonomi dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menahan laju penurunan rupiah. Berikut ini adalah beberapa poin dalam kaitannya dengan liberalisasi investasi di Indonesia:

  • aktivitas dan sektor yang terbuka bagi investor asing akan diperluas, di antaranya sektor perdagangan retail. Investor asing akan secara fair diberikan kesempatan berinvestasi dalam sektor minyak kelapa sawit;
  • pada bulan September 1997, aturan mengenai batas 49 % kepemilikan asing dalam perusahaan go public akan dihapus.
  1. LoI 10 April 1998

LoI yang diterbitkan pada 10 April 1998 secara umum menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan Momorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) yang ditandatangani pemerintah pada 15 Januari 1998. Salah satu poin penting yang dibahas dalam LoI ini terkait dengan investasi adalah menghapus hambatan bagi investasi asing di sektor perdagangan grosir. Dalam kaitan dengan MEFP, maka komitmen yang diambil pemerintah menyangkut kebijakan-kebijakan berikut ini:

  • Untuk mendukung program privatisasi secara penuh atas semua bank pemerintah, pemerintah akan mengajukan amandemen UU Perbankan pada akhir Juni 1998. Dalam rancangan amandemen ini, batas kepemilikan swasta akan dihapus sehingga pihak swasta dapat menguasai secara penuh bank pemerintah. Partner asing akan diminta untuk menarik investor swasta lainnya agar mau berpartisipasi dan jadwal bagi privatisasi ini akan dikonsultasikan dengan IMF dan Bank Dunia;
  • Pemerintah akan memberikan perlakuan yang adil bagi investor asing yang berinvestasi di sektor perbankan. Sejalan dengan komitmen Indonesia di WTO, pemerintah akan mengurangi hambatan bagi bank asing untuk membuka cabang di Indonesia menjelang Februari 1998. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan rancangan undang-undang untuk menghapus hambatan kepemilikan asing di beberapa bank yang terdaftar di BEJ menjelang Juni 1998;
  • Percepatan program privatisasi dengan pengawasan oleh Kementerian Keuangan dan Dewan Privatisasi. Kerangka aturan bagi privatisasi akan dibuat sedemikian rupa untuk menjalankan privatisasi secara penuh bagi semua perusahaan negara.
  1. LoI 29 Juli 1998

Dengan diterbitkan LoI ini maka pemerintah Indonesia membuat komitmen agar aturan-aturan investasi asing akan disederhanakan dan dipermudah. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen akan menghapus hambatan bagi investasi asing di sektor perdagangan grosir.

Itu tadi adalah bebrapa peran IMF, tidak hanya IMF World Bank juga berperan dalam merestrukturisasi perekonomian Indonesia boleh dibilang peran World Bank adalah sebagai penegas nota kesepakatan IMF, Keterlibatan Bank Dunia dalam realisasi undang UUPM dapat dilacak dalam dokumen program Development Policy Loan (DPL) edisi ketiga tahun 2006. Besarnya nominal pinjaman yang dialokasikan untuk DPL ketiga adalah senilai US$ 400 juta. Dalam dokumen DPL tersebut, Bank Dunia  menyebutkan  perlu mengawal UUPM Nomor 25 Tahun 2007 agar dapat diterapkan dengan saksama di Indonesia, Rekomendasi selanjutnya dari Bank Dunia dapat dilihat dalam dokumen DPL edisi kelima mengenai anjuran untuk mendorong pembentukan Perpres 111 Tahun 2007 sebagai aturan tambahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Perpres tersebut bertujuan untuk merestrukturisasi daftar negatif investasi (DNI) sekaligus mempercepat proses transaksi dalam mekanisme investasi. Selain itu, Bank Dunia juga menekankan tentang pentingnya penerapan Treasury Single Account (TSA) atau dalam bahasa lain dikenal sebagai National Single Window (NSW). TSA diimplementasikan sebagai sebuah mekanisme untuk percepatan proses perizinan ekspor-impor di Indonesia yang semula memerlukan waktu 151 hari, menjadi 30 hari. Bank Dunia bahkan menegaskan Indonesia untuk mengganti sistem perizinan investasi dengan sistem registrasi guna semakin memudahkan biaya dan waktu transaksi supaya kegiatan ekspor-impor menjadi semakin efisien

Itulah beberapa LOI yang telah disepakati Indonesia dan peranan dari World Bank, hal ini menyebabkan kontradiksi pada amanat konstitusi khusunya pada UUD pasal 33, ironis memang IMF yang datang bak seorang dokter spesialis ekonomi yang ingin menyembuhkan Indonesia bukan hanya menginjeksikan pinjaman-pinjaman namun juga menyeberkan virus pada jarum suntik pada nota-nota kesepakatan yang memaksa Indonesia harus  meratifikasi kebijakan dan arah perekonomian semakin liberal pro pasar bebas, sangat kontradiktif jika kita bandingkan dengan gagasan Bung Hatta yang mendasari pasal 33 tentang ekonomi kerakyatan, menurut hemat saya arah perekonomian Indonesia bukan lagi berbasis pada rakyat terutama pada grassroot masyrakat.

Lalu pembahasan pada Annual Meeting  ini mungkin akan mempertegas racikan ekonomi global yang sangat kapitalistik dan liberal yang sesuai dengan Washington Conseseuss, ada 5 isu yang dibahas; pertama adalah pengutan sistem moneter internasioanl, keuda ekonomi digital, ketiga infrastruktur dan pembiyayaan, keempat penguatan ekonomi dan keuangan syariah, dan kelima isu terkai sektor fiscal yaitu urbanisasi, ekonomi digital dlsb, ada yang menarik dari 5 pembahsan ini yaitu penguatan ekonomi syariah, lembaga-lembaga yang notabene aktor utama dalam penyebaran paham kapitalisme dan liberalisme dunia membahas hal yang sangat kontradiktif yaitu ekonomi islam yang sangat berlawanan dengan paham kapitalisme yang menolak pengakumulasian modal, pemerataan kesejahteraan, dan prinisip saling membantu sesama, mungkin hal ini didasari melirik keberhasilan sedikit penerapan perekonomian islam di Inggris atau mungkin karena Indonesia sebagai Negara terbesar pemeluk agama islam sehingga annual meetings  ini sedikit mengambil tema-tema islam untuk menarik hati masyarakat, namun hal yang perlu diwaspadai adalah kemelut perekonomian dunia yang patut di beri perhtian lebih mengingat kabar-kabar burung tentang runtuhnya perekoomian beberapa Negara yang banyak di isukan IMF berandil besar didalmnya lalu memberikan resep-resep perekonomian yang liberal, belum lagi isu-isu yang menganggap IMF adalah lembaga yang banyak di tunggangi oleh Negara-negara maju seperti Amerika yang menjadi pemegang saham terbesar sekitar SDR 82,994.2 atau setara 17.68% kuota suara tambahan IMF.

IMF didirakn oleh para pemenang Perang Dunia II, IMF resmi berdiri pada 27 Desember 1945 oleh 29 negara, IMF menggunakan sistem kuota, Sistem kuota IMF dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan. Setiap negara anggota IMF diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini. Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan. Karena pengambilan keputusan di IMF  mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit, Negara-negara yang inferior harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh Negara-negara superior yang boleh dibilang sudah siap untuk melakuakn transaksi internasional dan mapan dalam perekonmian negaranya menurut hemat saya, setiap Negara memang memiliki potensi untuk memberikan pengaruh di IMF tapi pertanyaanya adalah apakah Negara-negara berkembang mampu berkontribusi sebesar negra maju ?

Pada dasar setiap Negara yang mngajukan bantuan moneter kepada IMF harus memnuhi beberapa syarat, yang pertama adalah harus menjadi anggota IMf dan yang kedua Negara harus mereformasi kebijakan ekonominya, sialnya pada refromasi kebijakan yang harus dibuat semua mengarah pada liberalisasi ekonomi, seperti pengetatatn anggran, privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan dan pemangkasan kebijakn esport-import, dlsb(consesuss Washington), hal ini dirasa sangat merugikan pada kesejahteraan rakyat Negara debitor, karena harus bersaing dengan kekuatan yang tidak sepadan, seperti halnya Negara kita banyak amanat konstitusi yang tidak dilaksanakan karena harus meratifikasi kebijaknya, seperti UUD pasal 33, 27, 34 yang minm implementasi belum lagi perasaingan pada pasar, pengusaan SDA di Indonesia dlsb, ketika meliberalisasi ekonomi sama halnya dengan mempertandingkanan Daud Jordan Vs Mike Tyson pada tinju, hasilnya sudah dapat dilihat sangat diragukan jika Daud Jordan dapat bertahan tiga ronde.

Kiranya demikian sekapur sirih peran IMF keterkaitan Indonesia dan peran amerika terhadap interfensi pola politik ekonmi di indonesia, yang kemudian berdampak pada sistem sosial dan tatanan masyarakat sebab causalitas antara kerja pemerintah terhadap sitem yang sering disebut sebagai jebakan kemiskinan.

Bagaimana langkah strategis Indonesia khususnya pemerintahan untuk menyelamtkan sistem yang sudah dianggap terlalu dalam tenggelam dalam romantisme yang cenderung menyensarakan?

Ulasan berikutnya akan banyak menyinggung nterkait nilai tukar/value mata uang yang diangap isu strategis ekselerasi menyelamkan dari dari bentuk penjajahan baru.

Dinar dan Dirham

Emas dan perak merupakan value mata uang paling stabil sejauh ini. Berdasarkan video yang terbagi dalam beberapa bagian dan sempat viral pada akhir 2018 lalu, dijelaskan pula Dinar dan Dirham bahkan sempat beredar luas di Nusantara. Kemudian fungsi Dinar dan Dirham digantikan oleh logam hingga kini beralih uang kertas.

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa 1 Dinar bernilai sama dengan emas 22 karat seberat 4,25 gram, sementara Dirham perak seberat 2,975 gram. Jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok, keduanya sangat stabil bahkan tidak terjadi inflasi sejak awal nilai ini berlaku.

Berbeda dengan sistem uang kertas yang valueya berkonsprasi dengan elit global kini., Zaim Saidi selaku pimpinan Baitul Mal Nusantara Amir Amirat Indonesia menyebutkan bahwa manusia disihir menuturkan pada acara Untukmu Indonesia yang tayang di TVRI tahun 2011, seperti yang digambarkan uang kertas seolah mempunyai nilai, sementara emas dan perak yang seharusnya menjadi patron nilai mata uang itu sendiri disimpan oleh mereka yang ‘memproduksi’ uang kertas.

sederhananya uang kertas yang beredar saat ini tidak benar-benar memiliki nilai seperti Dinar dan Dirham, yang pada dasarya nilai produksi sekalipun tidak melampaui nilai yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui mata uang internasional adalah Dollar Amerika atau USD sebagai alat tukar sah transaksi Internasional dan celakanya Hanya satu lembaga di dunia yang memiliki hak monopoli mencetak uang Dollar tersebut, yakni Bank Sentral Amerika Serikat atau The FED, The FED merupakan bank sentral swasta dan independen tanpa campur tangan Pemerintah. “Ini seperti sihirnya Fir’aun yang menjadikan tali sebagai ular,” singgung Zaim Saidi pada seminar Kembalikan Dinar dan Dirham (2014 di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara).

Dalam seminar tersebut Zaim memjabarkan cara kerja sihir uang kertas itu terjadi, dimana sebuah byte komputer dapat menggantikan emas dan perak yang semula memiliki nilai. Ia menjelaskan kalau kertas yang semula hanya sebuah kertas dapat bernilai tukar berbeda-beda dengan byte komputer di dalamnya, dan mampu membeli kekayaan alam di Indonesia.

Banking is crime, and Banker as the criminal, dengan sihir (uang kertas) ini,” Jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kebanyakan orang memiliki uang kertas, menyimpannya di bank dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposit. Sangat sedikit orang memiliki emas saat ini. Uang-uang kertas ini memang rentan inflasi serta terbakar/rusak jika disimpan begitu saja apabila tidak di simpan dengan benar

Saat Indonesia akan merdeka, elite global memberi syarat agar Indonesia membuat Bank Sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas di Indonesia itu sendiri muncul bersamaan dengan konsep negara nasional ditambah hutang warisan Hindia Belanda yang harus ditanggung.

Jika dahulu Belanda mengambil kekayaan alam Indonesia dengan cara menjajah dan membawa koloni sebagai bentuk penjajahan, dengan munculnya sistem uang kertas, mereka dapat mengambil kekayaan kala itu dengan ditukar uang kertas.

Kebohongan yang diciptakan sistem uang kertas menurut Zaim adalah Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang. Redenominasi dilakukan ketika uang yang ada mulai dirasa tidak cukup nilainya, sehingga dilakukan untuk menutupi inflasi, bukan mengatasi inflasi yang terjadi.

Dari pemaparan materi Zaim Saidi, dapat diambil kesimpulan jika sistem perbankan mengadopsi ketidak adilan dan pembodohan dengan beredarnya uang kertas di seluruh dunia, dan menyimpulkan nilai berbeda-beda berdasarkan nilai tukar yang berlaku.

Berbeda dengan emas dan perak, harga kedua benda tersebut sama, adil dan tidak ada perbedaan berdasarkan asal negara maupun cara mendapatkannya. Keduanya dibedakan dengan kadar dan berat massa emas dan perak itu sendiri.

Syaikh Imran Hosein, Ulama Trinidad Tobago, India juga mengatakan ketika Indonesia merdeka, Soekarno (disebut Ahmad Soekarno) memanggil semua ulama dan menanyakan tentang uang kertas. Kemudian para ulama menjawab apabila ingin menghalalkan kertas itu (uang), maka seharusnya bisa ditukarkan dengan emas, dalam artian uang kertasnya ditukar ke emas dengan harga yang tetap, atau uang kertas berfungsi sebagai cek saja.

Usai pertemuan dengan para Ulama, Soekarno memutuskan jika Rupiah dapat ditukar emas dengan nilai yang sama. Namun, para elite global menentang hal tersebut dalam perjanjian International Monetery Fund (IMF) melalui Soeharto guna menyingkirkan Soekarno.

Ketidak setujuan elite global tersebut tentu muncul karena satu dan lain hal yang menguntungkan bagi mereka, dalam hal ini merugikan jika sistem yang dicanangkan Soekarno terealisasi.

Saat ini kita dapat merasakan bagaimana semakin tahun nilai uang yang kita miliki semakin menurun, dan ide redenominasi semakin gencar dibicarakan. Hanya masalah waktu sampai sistem uang kertas dan apa yang ada sekarang menimbulkan masalah global, bahkan masyarakat di Eropa mulai menyadari kesulitan yang mereka hadapi bukan berasal dari Pemerintah atau Perusahaan-perusahaan besar, melainkan kaum elite global penguasa peredaran uang dan ekonomi.

Kertas memang mengubah banyak hal dalam sejarah kehidupan manusia, pergeseran nilai mata uang yang terpapar di atas salah satunya. Hampir semua orang mencintai uang kertas, mengejarnya hingga mempertaruhkan nyawa dan harga diri.

Begitu dahsyat kertas mengubah perilaku dan melewati batas-batas, hingga sebagian dari kita lupa bahwa uang-uang kertas tersebut hanya kertas-kertas dengan sistem penjajahan baru yang disisipkan secara lembut di dalamnya.

Lalu lahir pertanyaan, apakah kita bisa terbebas dari sihir uang itu begitu saja? Bukankah hal yang sulit serta merta menghidupkan kembali Dinar dan Dirham dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat beragam ini?

Facebook Comments