Solusi untuk Politik, Hukum dan HAM ? Posisi POLRI tetap di bawah Presiden atau dikembalikan lagi di bawah kementerian.

Solusi untuk Politik, Hukum dan HAM ? Posisi POLRI tetap di bawah Presiden atau dikembalikan lagi di bawah kementerian.

- in Peristiwa
176
0

JAKARTA – Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru berdampingan dengan TNI di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab). Akan tetapi keadaan berubah pasca reformasi dikumandangkan Soeharto Mundur dari tahta kekuasaan melahirkan dwifungsi ABRI dihapus.

Sesuai dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri, Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melalui penandatangan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tugas dan kewajiban Polri terpisah dengan TNI hingga saat ini.

“Wacana tentang Posisi POLRI tetap di bawah Presiden atau dikembalikan lagi di bawah kementerian sudah lama dibicarakan oleh semua kalangan khususnya Aktivis. Pilihan sekarang hanya ada dua pilihan di kembalikan ke Kemhan dan Kemendagri atau tetap di bawah Presiden, nantinya Publik Indonesia yang akan menilainya. Melihat kondisi Politik Hukum dan HAM masih dalam harapan masyarakat indonesia untuk mewujudkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” Ucap Rahman Andrian Bagariang Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka Banten.

Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyirakatkan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Artinya perlu nya kita gaungkan posisi POLRI untuk dibawah Kementerian sebagai langkah solutif untuk demokrasi kita bersama” Ucap Rahman

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu membantah bahwa dia telah mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian. “Saya bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu,” kata Ryamizard.

Posisi Polri harus di bawah departemen terkait dan bukan di bawah langsung presiden sehingga dijadikan alat politik oleh (penguasa). Sampai di sini, sudah banyak pihak mengingatkan bahwa tugas Kapolri memang tidak gampang. Ia harus paham benar tupoksinya agar tak offside. Dan, menempatkan posisi Polri di bawah komando presiden adalah inkonstitusional (pelanggaran UUD 1945).

Facebook Comments