Dugaan Gratifikasi Fee Proyek, KPK Diminta Periksa Kadis PUPR Kep. Bangka Belitung

Dugaan Gratifikasi Fee Proyek, KPK Diminta Periksa Kadis PUPR Kep. Bangka Belitung

- in Daerah
109
0

Jakarta – Gerakan Ganyang Koruptor (GAGAK) Melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Bangka Belitung, yang diduga dilakukan oleh oknum dinas terkait.

“Kami minta KPK mengusut dugaan gratifikasi fee proyek 20 persen yang terjadi di dinas PUPR kepulauan Bangka Belitung,” ujar Imam dalam orasinya, Jumat (08/10/2021).

Imam, yang juga koordinator aksi tersebut menyatakan bahwa gratifikasi tersebut sangat merugikan masyarakat dan pembangunan yang seharusnya bermanfaat tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.

“Gratifikasi yang dilakukan oleh oknum dinas itu sangat merugikan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dugaan fee proyek dinas PUPR ini harus diusut tuntas oleh KPK,” katanya.

Selanjutnya, Imam meminta KPK untuk memeriksa Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kepulauan Bangka Belitung yang diduga terlibat kasus korupsi proyek Dinas PUPR kepulauan Bangka Belitung.

“Kami minta KPK periksa Kepala Dinas PUPR Kepulauan Bangka Belitung yang diduga terlibat dalam gratifikasi fee proyek itu. Jangan biarkan kongkalikong yang dilakukan oleh oknum-oknum ini berlanjut. KPK harus tegas,” tegas Imam.

“Kami tantang KPK turun ke Kepulauan Bangka Belitung atas kasus fee proyek ini. KPK hebat turuk ke kepulauan Babel,” tutup Imam.

Facebook Comments