PB HMI Minta Pemerintah Hentikan Skema Pembentukan Korporasi Petani

PB HMI Minta Pemerintah Hentikan Skema Pembentukan Korporasi Petani

- in Default
72
0

Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) merespon wacana pembentukan korporasi petani yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo kabinet pada Rabu pagi.

“Pemerintah kami mohon untuk hentikan wacana absurd dan utopis yang hanya akan mengorban hak-hak rakyat khususnya petani. Pasal 33 Konstitusi kita hanya mengamanahkan unit usaha dan aktivitas ekonomi yang berasaskan kekeluargaan seperti koperasi, bukan korporasi”, tegas wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Rabu (07/10/2020).

Menurutnya, Setelah RUU omnibus Law Cipta kerja berhasil disahkan menjadi UU, kini pemerintah semakin percaya diri ingin mengakuisisi hak kepemilikan tanah rakyat dengan modus korporasi petani.

“Dalam jangka panjang, ini merupakan modus pengaburan hak kepemilikan tanah rakyat oleh negara dan kaum kapitalis. Skema Korporasi murni business oriented dan tidak mengenal sistem kekeluargaan. Wacana yang Sangat berbahaya”, ungkap Sadam.

Lebih lanjut, aktivis HMI asal Kupang ini mengingatkan pemerintah agar tidak mengkapitalisasi dan merusak sistem pertanian Indonesia yang terkenal dengan budaya gotong-royong dan sistem kekeluargaannya ini.

“Mengurus BUMN saja tidak becus, hari ini justru jutaan petani yang akan dikonsolidasi dalam unit korporasi petani. Nanti Dirut dan manajer korporasinya diisi oleh relawan pemenangan presiden semua, sementara petani pemilik lahannya yang jadi buruh”, kritiknya

Lebih lanjut Sadam mengusulkan bahwa, pemerintah sejatinya hanya perlu merapikan manajemen BUMD dan membentuk koperasi pertanian yang terintegrasi dengan pasar dan bermitra dengan industri pengolahan pangan bagi komoditas pertanian kita. Dan yang tidak kalah penting bagi pemerintah adalah agar Sebisa mungkin kendalikan libido importasi produk pangan, agar petani kita semangat kalau harga hasil panennya kompetitif.

“Akar Masalah pertanian itu hanya terletak pada modal dan pasar. Pemerintah melalui kementrian dan lembaga wajib bersinergi link and match, baik Kementerian pertanian, kementrian perindustrian, kementrian UMKM dan koperasi dan kementrian perdagangan juga kementrian desa. Soal teknis ogronomi petani kita sudah cukup kompeten”, jelas Sadam.

Sebagai penutup,  Sadam mengingatkan pemerintah soal entitas petani muda. Semoga  keberadaan petani muda Indonesia bisa lebih diperhatikan, berikan mereka kesempatan dengan insentif fiskal secara proporsional.

Facebook Comments