PB HMI Desak KCIC Tanggung Jawab atas Terbakarnya Pipa Penyaluran BBM 

PB HMI Desak KCIC Tanggung Jawab atas Terbakarnya Pipa Penyaluran BBM 

- in Nasional, Peristiwa
319
0
Ilustrasi

Jakarta, Visioner.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mendesak pihak pelaksana proyek Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami Pertamina maupun masyarakat umum, akibat terbakarnya pipa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di samping ruas tol Padalarang pada Selasa, 22 Oktober 2019 kemarin.

“Pertamina jelas dirugikan. Berapa banyak itu minyak yang terbakar sia-sia. Kami juga menghimbau masyarakat umum yang juga merasa dirugikan untuk melapor, atau mengajukan gugatan materiil maupun immateriil,” ungkap Ketua PB HMI melalui Bidang Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon Jasn di Jakarta, Rabu, (23/10/2019).

Romadhon mengaku geram atas insiden yang telah mengakibatkan kemacetan panjang di tol Purbaleunyi – Jawa Barat pada Selasa siang itu. Mengingat ruas tol tersebut merupakan jalur utama bisnis, yang kemacetannya dapat menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial. Dalam hal ini masyarakat yang paling dirugikan.

“Untung api cepat tertangani dan korban tidak bertambah. Jalur pasokan BBM juga cepat dialihkan oleh Pertamina. Pipa BBM itu kan sudah tertanam di situ sejak lama. Mestinya pihak KCIC koordinasi dulu dong sebelum memasang tiang pancang,” tukasnya.

Romadhon mengaku sependapat dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, yang meminta pemerintah menegur keras pihak KCIC. Karena kuat dugaan, insiden ini merupakan akibat kelalaian pelaksana proyek kereta cepat, dan akibatnya sungguh fatal.

“Pertamina harus tegas dalam kasus ini. Hitung berapa kerugian yang dialami dan laporkan. Kami tidak ingin BUMN jadi korban, karena kerugian BUMN sama saja dengan kerugian negara,” ucap pria asal Madura, Jawa Timur ini.

Romadhon menambahkan, semua fasilitas Pertamina termasuk pipa penyaluran BBM, gas, dan panas bumi merupakan obyek vital nasional.

“Pengamanannya diatur oleh Undang-undang dan melibatkan lintas instansi. Sehingga tidak seharusnya insiden seperti ini terjadi,” tandasnya (*)

Facebook Comments