Modern Slavery Indikasi Ketidaksiapan Negara Melindungi ABK WNI

Modern Slavery Indikasi Ketidaksiapan Negara Melindungi ABK WNI

- in Opini
315
0

Beberapa pekan lalu, bertepat pada tanggal 6 mei 2020 mencuat berita yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia. Di dalam berita tersebut, menayangkan kronologis terjadinya pelarungan ABK yang dilakukan di tengah laut. Berita yang disampaikan oleh salah satu stasiun TV yang ada di korea, mencoba mengindetifkasi problema sosial tersebut. Menariknya, dalam video tersebut ditemukan fakta bahwa adanya cara-cara eksplotatif yang berlebihan sehingga berdampak terhadap kematian ABK WNI. Melihat kondisi itulah, akhirnya tulisan ini saya buat.

Boleh dikatakan bahwa, kejadian yang di alami oleh ABK hari ini merupakan cerita lama yang terus berulang. Bukti-bukti faktual bisa ditemukan dalam kasus benjina, bagimana upaya-upaya eksplotatif tersebut berimplikasi terhadap banyaknya ABK yang meninggal dunia. Inilah yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi Negara, bahwa problema sosial yang berkaitan dengan ABK pelu di identikasi secara massif dan komperhensif, bukan malah melihat hal ini hanya sebagai satu permasalahan yang biasa saja.

Permaslahan yang terjadi di benjina beberapa tahun silam telah membuka mata publik, bahwa cara-cara eksploitasi yang dilakukan sangatlah kasar dan tidak manusiawi. Kendati demikian, cara penyelesain masalah yang dilakukan tidaklah menyuluruh, sebab hanya menyisir bagian luar problem. Inilah yang menjadi Pekerjaan Rumah terbesar seluruh komponen yang ada, mulai dari pemerintah, pengusaha, akademisi maupun organisasi terkait, guna mencari formulasi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Kerjasama kolektif menjadi keharusan mutlak bagi seluruh komponen di atas agar menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya.

Dewasa ini, Modern Slavery (Perbudakan Modern) boleh dikatakan sebagai bentuk tranformasi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mengelabui pihak pekerja (ABK) maupun pihak-pihak lain (pemerintah, akademisi maupun organisasi terkait). Kamuflase yang dilakaukan oleh pelaku kejahatan boleh dikatakan sangatlah menggiurkan, kenapa demikian para ABK akan di iming-imingi dengan gaji besar dan kerja di luar negeri. Namun ketika sudah menandatangani kontrak kerja, realitas itu berbeda. Kebanyakan dari ABK kapal menjadi tawanan kapal. Apa yang terjadi pekan lalu adalah bukti konkrit akan adanya perbudakan dan ekploitasi itu.

Bagaimana Kedudukan ABK dan Legalitas yang Mendukung ? Proposisi yang selalu dibangun mengenai ABK hanyalah sebatas pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kerap kali hal-hal yang berkaitan dengan Hak ABK sering di abaikan, kondisi inilah yang mejadikan ABK semakin teralienasi dalam lingkaran pekerjaan mereka. Melihat hal ini, perlu disadari secara bersama bahwa ABK merupakan protipe pahlawan devisa bagi Negara sehingga perlu ada keistewaan yang di berikan kepada para ABK, kalau di lihat dalam UU RI. NO 17 tahun 2008 tentang pelayaran Anak Buah Kapal di defenisikan sebagai semua orang yang ada di kapal selain nahkoda.

Memang boleh di akui bahwa kebijakan Nasional mengenai ABK mulai dari perjanjian kerja di kapal yang di atur dalam Permen KP No. 42 tahun 2016, UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Kebijakan yang dimaksud di atas boleh di katakan konkrit dalam wilayah redaksi, namun pada implementasinya belum bisa di katakana berhasil. Nah, inilah carut-marut permasalahan yang tidak kunjung selesai, banyak kebijakan yang di buat namun tidak bisa menyentuh inti plasma permasalahan. Sehingga memang perlu adanya pengontrolan dan pengawasan dari lembaga terkait untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah di buat.

Sedangkan, pada tingkatan internasional sudah menjadi barang biasa bagi pelaut Indonesia apabila berbicara mengenai Konvensi Internasional STCW-F 1995 (Standards Of Training Certification and Watchkeeping). STCW-F 1995 menetapkan standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut, ini akan menjadi penting bagi bekal pengalam ABK yang sedang bekerja. Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional STCW-F 1995 (Standards Of Training Certification and Watchkeeping), maka dengan demikian, hanya perlu adanya pengimplementasian yang terstruktur dan massif.

Kehadiran Negara menyikapi Problema ABK
Setelah kasus ini viral ke media sosial, banyak tanggapan pro dan kontra mengenai kehadiran Negara dalam menyelesaikan masalah ini. Negara yang di maksud sudah barang tentu adalah para elit pemerintahan terkait, yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesesaikan masalah ini. Di tanggal 18 mei 2020 di tetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Bareskrim Polri, para tersangka berasal dari tiga perusahaan, diantaranya : PT APJ, PT LPB, dan PT SMG.

Namun pertanyaan kritisnya, apakah kasus perbudakan seperti ini tidak akan terjadi lagi? Menjadi refleksi bagi kita bersama, bahwa permasalahan mengenai ABK tidak bisa hanya di selesaikan hanya pada wilayah kulitnya saja, hemat saya bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap tiga tersangka tersebut belum bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Identifkasi dan pengusutan yang detail terhadap keterlibatan kaum-kaum pemodal besar perlu menjadi titik penekanan oleh pihak yang bertugas. Mata rantai permasalahan akan terus mengalami sirkulasi sebab penyelesaian masalah belum menyentuh hal yang paling inti. Selain pemerintah mengupayakan pengiplemntasian kebijakan yang sudah di buat dan ratifikasi.

Dalam menyelesaikan problema ini, perlu adanya strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek dengan memberikan remunerasi kepada keluarga ABK yang meninggal dunia. Jangka panjangnya mengupayakan pengiplementasian kebijkan yang sudah di buat, melakukan edukasi dini tentang cara kerja perkapalan, melakukan pengusutan akan keterlibatan kaum-kaum pemodal besar dalam tindakan perbudakan dan eksploitasi.

 

Jan Tuheteru
Ketua Umum HMI Komisariat Peternakan-Perikanan
DPW HIMAPIKANI Wilayah IV

Facebook Comments