Negeri Kapitalistik Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati

Negeri Kapitalistik Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati

- in Opini
157
0
Achmad Faizal N K, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (GEMA MA) Malang Raya, Pengurus Wilayah ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) Jatim

Meyakini adanya kesetaraan nasib yang sama di suatu wilayah, maka akan melahirkan suatu Negara. Lahirnya Negara memaksakan dirinya untuk berdaulat dengan menjalankan roda pemerintahan dengan adanya tata tertib untuk mengatur dan melindungi orang – orang/ masyarakat di wilayahnya. Segala bentuk aktivitas dan kegiatan kemasyarakatan maupun aktifitas perekonomian akan diatur oleh Negara sebagai organisasi Kekuasaan yang tertinggi di suatu Bangsa. Begitupula berdirinya Negara Indonesia yang tidak terlepas dari kesetaraan nasib bangsanya, Negara hadir membentuk masyarakatnya untuk dapat berdaulat dan berdikari.

75 tahun Indonesia lahir, beranjak dewasa dan terus berkembang sampai lupa dengan kemajuan. Tidak terlepas dari gelombang pro dan kontra antara kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan adanya pro dan konra adalah hal yang wajar di sistem demokrasi, terlebihh sistem demokrasi Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila yang tidak dimiliki oleh Negara di dunia manapun.

Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 juta jiwa rilis dari data penduduk Indonesia semester I 2020. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki beragam bahasa dan kebudayaan serta etnis dan agama di dalamnya. Namun, bangsa yang besar sekalipun tidak terlepas dari pemisahan antara warga yang miskin dan warga yang berkecukupan serta warga yang kaya. Kebutuhan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) masyarakat Indonesia tidaklah mudah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini terlihat dari catatan kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS mengalami kenaikan 26,42 juta orang dan presentase 9,78%.

Kemiskinan

Negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya agar tidak masuk ke jurang kemiskinan. Dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk masa depan rakyatnya. Sedangkan, penyebab kemiskinan terdapat pandangan dari ilmuwan sosial bahwa secara konsep kemiskinan diakibatkan 3 faktor utama, yaitu; faktor kultural, sruktural, dan natural.

Pertama, faktor kultural di akibatkan adanya tradisi norma masyarakat serta kebiasaan yang tidak menerima perubahan akan kemajuan/inovasi. Kedua, kemiskinan natural diakibatkan karena terbatasnya  ketersediaan sumber daya alam yang mengurangi sumber daya ekonomi masyarakat. Ketiga, kemiskinan struktural tidak terlepas dari peran kebijakan pemerintah yang tidak memberikan efek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat mayoritas, sehingga hanya sekelompok minoritas pelaku ekonomi yang mampu menjalankan kebijakan pemerintah. Pembahasan inilah yang di masih dibahas dan diperdebatkan oleh para aktivis sosial dan ekonomi sebagai alat untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan di Negara manapun. Dan pandemi Covid-19 ini menambah faktor kemiskinan selain 3 faktor di atas, yang menyebabkan kemiskinan masal dari terjadinya patologi virus yang sulit terdeteksi asal mulanya dan cara menghentikannya.

Perihal penyelsaian pandemic covid-19 tak kunjung menemukan titik terang, pemerintah menginginkan adanya keseimbangan dalam solusi krisis kesehatan yang berdampak secara multidimensional , pemerintah menginginkan kesehatan dan ekonomi mengalami perbaikan secara bersama, mimpi ini mungkin setara dengan utopia komunis dalam usaha menciptakan masyarakat tanpa kelas, para ahli ekonomi menyatakan bahwa persoalan ekonomi tak akan terselamtkan dengan baik jika akar dari pesoalan tidak ditangani terlebih dahaulu yaitu virusnya, namun hal ini paradox jika kita melihat serapan anggaran departemen kesehatan tahun 2020 dan RAPBN 2021 yang mana menunjukan keseriusan pemerintah dalam penagangan Covid-19 belum maksimal.

Pandemi yang memberi efek multidimensional ini menyebabkan berbagai permasalahan baru, seperti kasus PHK yang semakin yang semakin tinggi, angka kemsikinan menunjukian kenaikan, dan distrust masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan Civil Disobdience, belum rampung persoalan ini publik kembali di gembarkan dengan pengesahan UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, hal ini semakin menambaha kekecewaan public terhadap pemerintah, belum lagi sikap POLRI yang banyak menui kontroversi bukanya melakukan pengayoman dan pengamanan masyrakat, terlebih lagi melakukan tindakan mengkebiri demokrasi. Semua elemen merasakan krisis ini adalah tantangan sangat berat yang belum pernah di alami Negara manapun, namun solusi yang anakronis hanya akan menciptakan kesengsaraan lebih dalam pada masyarakat, dan yang paling menjadi persoalan apakah memang omnibus law adalah salah satu solusi yang tepat dalam usaha perbaikan ekonomi nasioanal khususnya bagi masyarakat ??

Kebijakan RUU-Omnibus Law dan UU Ciptaker, UNTUK RAKYAT?

Menilik hasil pengesahan RUU-Omnibus Law dan UU Ciptaker, adanya beberapa perubahan yang sebelumnya pro terhadap pekerja dan buruh, dan sekarang pro terhadap pemilik modal dan terkhususnya untuk para investor. Dari sisi kacamata pembukaan lapangan kerja akan sangat banyak perusahaan baru yang masuk di wilayah Negara Indonesia, sehingga akan terbukanya lapangan kerja baru. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika sudah di pekerjakan, karena kebijakan yang tidak pro terhadap pekerja dan para buruh. Tidak adanya pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial. Terlihat pada pasal 79 ayat 2 huruf b UUK No.13/2003 di RUU Cipta Kerja aturan ini dihapus, sehingga waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk waktu kerja 6 hari dalam 1 minggu kerja. pasal 79 ayat 2 huruf d UUK No.13/2003 di RUU Cipta Kerja menyerahkan hak cuti/istirahat panjang diserahkan kepada perusahaan dengan melakukan perjanjian kerjsama yang disepakati. Terdapat tambahan regulasi di RUU Cipta Kerja tentang upah satuan hasil dan waktu, upah yang dinilai dari pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Pasal 89 UUK di RUU Cipta Kerja tentang penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) ditiadakan sehingga penentuan upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sehingga Gubernur akan menentukan besaran upah pekerja/buruh di setiap provinsi

Selanjutnya pembahasan pesangon, setidaknya ada 3 pembahasan pesangon yang di bahas dalam RUU Cipta Kerja. Pertama, Hak Uang Penggantian Pesangon pada pasal 156 ayat 4 UUK di hapuskan di RUU Cipta Kerja. Kedua, Hak Penghargaan Masa Kerja pada pasal 156 ayat 3 point H dihapus, sehingga penghargaan masa kerja 24 tahun seharusnya mendapatkan uang penghargaan 10 bulan upah. Ketiga, Uang Pesangon pada pasal 161 (1), 163 (1), 164, 165, 166, 167 di hapuskan, sehingga menguntungkan perusahaan yang mengalami kepailitian, peleburan, dan pergantian kepemilikan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon terhadap buruh/pekerja.

Berikutnya pembahasan Jaminan Sosial bagi buruh, terdapat setidaknya 2 pembahasan jaminan sosial, yaitu; Pertama, Jaminan Pensiun pada pasal 167 ayat 5 UUK di RUU Cipta Kerja diahpuskan bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program jaminan pensiun serta menghapus pasal 184 UUK yang memberikan sanksi pidana dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Kedua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan pasal tambahan yang diatur di RUU Cipta Kerja yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Kebutuhan masyarakat yang sangat prinsip dihapuskan untuk kepentingan perusahaan, sehingga rakyat tidak memiliki keadilan sebagai pekerja/buruh.

Pemangkasan Perizinan Usaha dan Investasi

Memberikan keleluasaan pada investor masuk ke dalam pasar Indonesia terlihat dalam pengesahan RUU ini pada pasal yang mengenai perizinan pendirian berusaha yang akan menghilangkan beberapa jenis perizinan usaha. Seperti kita ketahui bahwa perizinan berusaha adalah izin pemanfaatan ruang, perizinan tentang lingkungan dan perizinan mendirikan suatu bangunan. Proses perizinan menjadikan ringkas sehingga, untuk izin berusaha dalam RUU ini menjadi terpusat. Artinya bahwa hanya pemerintahan pusat yang akan mengeluarkan izin berusaha. Ini sangat berdampak pada otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah tidak akan ikut andil untuk menegakkan daerahnya sendiri. Dampak ini akan dirasakan juga oleh pemerintah pusat yang kebanjiran izin usaha dari 33 provinsi di Indonesia.

Kemudahan investasi asing masuk Indonesia adalah satu hal yang bagus untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, hal – hal yang bersifat prinsip dan tidak seharusnya investor asing masuk pada sektor yang rahasia dan sektor dikhususkan untuk dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri tidaklah harus investor asing masuk. Seperti halnya yang telah termaktub pada klaster Investasi sektor pertahanan yang memproduksi alutsista, salah satu resiko yang di ambil pemerintah adalah ancaman terhadap kedaulatan Negara. Selanjutnya, pada pembahasan yang sama klaster Investasi pemodal asing bebas untuk menanam modal di Indonesia tanpa adanya proteksi dari pemerintah terhadap perilaku eksesif investor yang semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented) yang tidak adanya pertimbangan tanggungjawab lingkungan dan sosial.

Deteksi Keringanan Kawasan Ekonomi Khusus

Gerbang–gerbang akan terbuka lebar bagi pengusaha yang akan membuka usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tak terkecuali perizinan berusaha pada RUU ini diringkas dan disederhanakan sehingga melanggengkan perusahaan untuk tidak memenuhi syarat perizinan seperti AMDAL. Seperti yang kita ketahui, izin usaha tentang AMDAL sangatlah krusial terlebih lagi bagi kehidupan lingkungan yang terdapat disekitar KEK. Pada pasal 142 RUU Cipta Kerja, izin berusaha tentang keharusan adanya AMDAL dihilangkan sehingga diganti dengan Persetujuan Lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat yang sebagai hak pemberi izin usaha industrial maupun perdagangan.

Kejar Target atau Kejar Setoran

Dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya terdapat 11 klaster kebijakan, yang terdiri dari 174 pasal. Pada tanggal 5 Oktober 2020 pengesahan RUU Omnimbus Law Cipta Kerja disahkan pada Rapat Paripurna, dan akan naik ke tingkat II. Kenekatan pembahasan RUU ini di DPR sebagai pembahasan prioritas, sehingga pandemi covid-19 dikesampingkan. Dan pembahasan RUU ini belum tepat dibahas dan ditetapkan pada masa pandemi saat ini, terlalu memaksakan tanpa adanya pertimbangan dari pandangan masyarakat. Kurangnya terbuka menerima aspirasi dari masyarakatnya, ini melahirkan opini kecurigaan dan diikuti dengan penolakan berbagai pihak. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu dilihat dan dikritik oleh masyarakat. Dan seharusnya pemerintah meluangkan waktu untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog terbuka. Masyarakat hanya dihujani oleh isu Corona dan Pilkada, shingga DPR mencuri pembahasan dan melakukan kerja rodi untuk pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kepentingan siapakah pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja? Mengingat kepentingan masyarakat adalah kepentingan tertinggi di Negri ini.

Facebook Comments