Konflik Besipae: Negara Leviathan, Jangan Semena-Mena!!!

Konflik Besipae: Negara Leviathan, Jangan Semena-Mena!!!

- in Opini
570
0
Abul Nizam Al-ZanZami, Alumni Fisip UMM, Wakil Sekretaris Umum Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan HMI Cabang Malang

Ketika mendengarkan tentang istilah leviathan yang terlintas dalam benak kita tentunya adalah sebuah cerita dalam kitab perjanjian lama yang menggambarkan sesosok hewan raksasa, bengis dan buas dengan segala kekuatannya mampu memangsa apapun yang diinginkannya. Cerita dalam kitab perjanjian lama inilah yang kemudian menginsipirasi seorang filsuf ternama asal Inggris Thomas Hobbes dalam merumuskan proposi negara ideal dalam menciptakan negara yang aman dan damai.

Menurut Hobbes negara seharusnya seperti leviathan, dengan seperangkat kekuatan yang dimilikinya harus mengontrol masyarakatnya untuk bertindak dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Dasar pemikiran Hobbes ini berangkat dari pandangannya melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu yang tak terbatas serta kebutuhan manusia bergantung pada kekuatan di luar dari pada dirinya sehingga dalam mewujudkan negara yang damai perlu cara-cara otoriter guna terciptanya ketertiban umum dalam bernegara.

Akibat dari pemikiran Hobbes ini pada perkembangannya munculnya konsepsi absolutisme negara, negara pada praktiknya menjadi penentu kebenaran tunggal yang tak terbantahkan. Jika ada yang membantah negara sebagai pengontrol sosial kehidupan masyarakatnya maka akan berakhir dalam jeruji besi, penculikan hingga berakhir dengan kematian seperti halnya Indonesia dimasa kepemimpinan rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun silam, aspirasi masyarakat dibungkam, kritik dilarang, segala aktivitas dikontrol. Negara seperti hewan buas yang memangsa rakyatnya jika mengganggu segala model kebijakan yang dikeluarkan.

Runtuhnya orde baru membuat kita pada waktu itu tergelimang dalam euforia ingin kebebasan, keran reformasi dibuka dalam masa transisi kepemimpinan oleh seorang teknokrat tulen yang pada akhirnya menjadi dasar Indonesia melakukan proses demokratisasi. Akibatnya, hingga hari ini kita bisa bebas menyampaikan pendapat hingga kritik terhadap negara, kita bisa membentuk kelompok-kelompok epistemic sebagai agenda penguatan kelompok sipil dalam mengontrol penyelenggara negara, kita bisa saja melawan negara dengan cara apa pun karena demokrasi pada prinsipnya menjamin kebebasan dan hak setiap manusia.

Orde baru sudah runtuh, demokrasi telah dijalankan namun pada kenyataannya kita belum sepenuhnya melaksanakan agenda-agenda demokratisasi sebegaimana yang dicita-citakan oleh Pancasila. Jika dulu Hobbes merumuskan negara leviathan guna menciptakan kehidupan negara yang aman dan damai, maka Indonesia saat ini sedang melakukan hal demikian bukan untuk menciptakan kedamaian melainkan untuk tunduk terhadap segala kehendak pasar. Berbagai konfik lahan antara negara dan rakyat berakhir pada pemenjarahan para aktivis-aktivis sosial yang mempejuangkannya, agenda reformasi agraria mandek dan kehilangan arah, diprotes oleh rakyat jaminannya adalah penjara bahkan masih teringat dalam benak kita kematian seorang aktivis tolak tambang pasir di Lumajang Salim Kancil yang kokoh berjuang melawan negara.

Besipae: Potret Negara Leviathan

Konflik tanah adat (hutan Koi) Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu potret negara bak hewan buas leviathan seperti yang dikemukakan oleh Hobbes. Mengapa demikian? Alih-alih ingin menertibkan aset Pemerintah Daerah (Pemda) namun mengambil hak ulayat masyarakat adat, alih-alih ingin mensejahterakan masyarakat namun tunduk pada kehendak pasar, alih-alih ingin membantu kehidupan layak masyarakat namun bertindak arogan dengan alat negara.

Potret perlawanan masyarakat adat Besipae sejak 2012 hingga hari ini terus belanjut, bahkan baru-baru ini beberapa akun media sosial mengabarkan pada lini masanya betapa bengisnya negara dengan kekuatannya ingin mengambil alih hutan adat tersebut, segala alat negara dikerahkan guna mendapatkan apa yang diinginkan oleh negara dan pemangkunya. Tidak heran jika masyarakat terus mengalami intimidasi, kekerasan hingga terjadi pada peremuan dan anak orang Besipae ketika menghalang inginnya negara. Ini sekali lagi adalah potret negara leviathan, perlawanan masyakat adat Besipae demi menjaga kelangsungan hidup mereka atas tanah adatnya terus dihantam dengan alat negara, mirisnya segala aktivisme dan solidaritas dibungkam oleh negara melaui pemda NTT dengan dasar ini adalah milik negara.

Tanah adat bagi orang asli suku Dawam Timor ibarat jangkar kehidupan bagi mereka, jika dirusaki maka akan merusak segala aspek dan sendi kehidupan orang Timor pada umumnya. Bagi negara hutan adat adalah hitungan ekonomi dan pasar namun bagi orang Timor hutan adat adalah hutan yang sakral sebagai penghubung antar manusia hari ini dengan para leluhur yang telah menghidupi mereka hingga hari ini. Dan apabila ada yang ingin mengambilnya taruhan nyawa sekalipun mereka siap.

Oleh sebab itu, perlu untuk negara bertindak lebih demokratis tak harus arogan. Persoalan tanah adat besipae tidak bisa hanya sekedar dilihat dalam konteks kegiatan ekonomi dan pasar semata, aspek lain seperti jaminan kehidupan, kelestarian lingkungan, sosial-budaya juga perlu menjadi indikator penghubungan antara negara dan masyarakatnya. Hal ini berdasarkan pada fakta pengelolan hutan adat yang selama ini dipinjamkan oleh masyarakat adat Besipae kepada negara  tidak dijaga dengan baik kelestarian lingkungannya, hutan adat setiap tahun sejak 1982 hingga 2012 mengalami pengrusakan akibat dari alih funsi lahan pertanian menjadi proyek peternakan sapi. Maka, sebabnya perlu adanya ruang dialog antara negara dan masyarakat sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat adat bisa terakomodir dengan baik dan pada akhirnya mempu menopang kelangsungan hidup masyarakat adat Timor pada umumnya.

Negara juga harus menghindari segala bentuk kekerasan oleh alat negara jika tidak maka korban-korban kekerasan bisa berubah menjadi korban kematian. Jika itu terjadi maka, Pemda NTT akan menambah catatan duka sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sejarah perjalanan negara.

Facebook Comments