Meretas Asa Pasca Pilkada

Meretas Asa Pasca Pilkada

- in Opini
411
0
Fredy Rahalus, Penggiat Filsafat Hukum, Putra Haar Rumtiar (Harum) Malra

Sebagai Negara-Bangsa, Indonesia telah berdiri sejak 17 Agustus 1945, ini berarti negeri ini telah berusia 75 tahun. Di awal kemerdekaan,  ada 8 Provinsi yang ditetapkan oleh PPKI, salah satunya yakni Provinsi Maluku. Hal ini berarti sistem administrasi pemerintahan daerah telah ada sejak lama dan berdiri selama 75 Tahun. Sebagai wilayah administratif mandiri, Maluku telah memiliki kewenangan dalam mengurus kepentingan daerahnya. Namun, apakah sistem ini telah mengadministrasi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, inilah perkara pokoknya.

Kemasyhuran akan rempah-rempah yang sangat berlimpah di zaman Hindia-Belanda yakni: cengkeh, pala, ikan, dan sumber kekayaan alamlainnya berdampak pada hubungan perdagangan dan penguasaan oleh Portugis, Inggris, hingga Belanda. Provinsi ini dijuluki oleh Bangsa Eropa pada masa itu sebagai Spice Islands karena kekayaan rempah-rempah pembentuk cita rasa makanan.

Marilah kita melihat fakta hari ini, sehingga kita mampu meretas sebuah usaha guna keluar dari jebakan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan provinsi Maluku sejak didirikan hingga masa pasca konflik 1999-2003 hingga saat ini Maluku masih tertinggal.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir Januari 2019, Maluku berada di urutan ke empat besar provinsi termiskin di Indonesia. Maluku berada dibawah papua (27,43%) papua barat (22,66%), NTT (21,03%) dan Maluku (17,85%). Dengan angka ini artinya 17,85% Provinsi Maluku masih hidup dalam kemiskinan. Padahal Maluku memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah. Baik di sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, pertanian dan sektor-sektor yang lainnya.  Hal ini sangat bertolak belakang dengan sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini. Ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan kesejahteraan tidak juga dinikmati oleh golongan besar masyarakat.

Di sektor kelautan dan perikanan,  Maluku memiliki potensi ikan yang sangat berlimpah tapi tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada thn 2010, Presiden SBY memutuskan bahwa Provinsi Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kekayaan sumber daya laut dan lokasi geografi yang sangat strategis di antara dua samudra hindia dan pasifik. Di era Presiden Jokowi, pemerintah merencanakan membangun LIN selain di Maluku pun juga di Maluku Utara. Rencana eksekusi lebih lanjut proyek LIN seharusnya dipercepat dengan koordinasi lebih intensif antara Pemimpin Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Untuk program LIN, DPR RI menyetujui anggaran senilai 3,2 Triliun yang akan dikuncurkan pada tahun 2021 mendatang. Anggaran yang besar menuntut sebuah perencanaan yang matang dari setiap stakeholder agar program dapat dieksekusi dan berdampak bagi perekonomian nelayan. Kita harus mendukung dan mengawal segala aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat lewat pengaturan regulasi agar lebih deliberatif.

Disektor pertanian, salah satu desa negeri di atas awan yang terletak di Buru Selatan yaitu Desa Fakal. Desa ini memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa.Tanahnya sangat subur dan memiliki potensi sebagai penghasil pangan di Kepulauan Maluku. Banyak jenis tanaman sayur, buah, dan yang lainya bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar membantu mensejahterakan para petani. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih khusus pemertintah daerah.

Jika kita bandingkan dengan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan miranti. Tahun 2016 Provinsi Riau mencanangkan sagu sebagai salah satu produk unggulan daerah, dengan program “Sagu Menyapa Dunia” di mana pada saat yang sama telah mendapatkan penghargaan dari MURI, dengan catatan sebanyak 369 Jenis produk olahan berbahan baku sagu.  Kabupaten Kepulauan Miranti berhasil mendayagunakan secara kreatif produk sagu dan berdampak ekonomi bagi para petani dan industri kreatif rumah tangga.Kabupaten ini mendapatkan penghargaan atas pengelolaan sagu terbaik di Indonesia. Meskipun kabupaten ini baru berdiri, kabupaten termuda se-provinsi Riau itu telah meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Padahal di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, lahan pertaniannya tidak terlalu memiliki daya dukung kesuburan untuk tanaman sagu karena daerah rawa. Namun dengan tata kelola yang baik, mereka mampu memanfaatkan pohon sagu dan mampu mengelolanya dengan baik sehingga bisa mensejahterakan warganya.

Hilangnya Imajinasi Perubahan

Pendidikan sebagai jalan emansipasi keadaan masyarakat. Sistem pendidikan berupa sekolah telah ada di Maluku sejak masa kolonial. Pendidikan di Maluku lahir di era Portugis, sekitar tahun 1565. Di Tahun 1627, Maluku telah memiliki 46 buah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Tentu mutu pendidikan pada saat itu sudah baik dan banyak pemuda-pemudi yang dapat mengakses pendidikan. Fakta sejarah ini, mengungkapkan bahwa Maluku sudah mengalami kemajuan peradaban jauh sebelum di Pulau Jawa berdiri sekolah-sekolah. Namun jika ditilik hari ini, Maluku jauh tertinggal dalam kualitas sekolah dan sumber daya manusianya dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa. Sebuah paradoks yang harus kita sadari dan terlebih oleh pemangku kepentingan.

Faktor kebijakan diskriminatif di masa Orde Baru, di mana seluruh sumber daya pembangunan difokuskan di Pulau Jawa menyebabkan wilayah lain tertinggal. Reformasi dengan agenda Otonomi Daerah adalah jawaban terhadap ketimpangan pembangunan. Persis pada titik ini, kedaulatan dan kewenangan dalam tata kelola administratif daerah  tidak juga menghadirkan kesejahteraan di daerah pasca reformasi, sebagaimana tujuan awal perluasan desentralisasi.

Putera-Putri terbaik daerah merantau ke Pulau Jawa khususnya Jakarta tanpa ada pendidikan. Tidak ada sumber-sumber penghidupan yang layak di daerah berakibat pemuda-pemudi merantau ke wilayah lain. Pemerintah Daerah tidak  maksimal dalam memberdayakan Putra-Putri Daerah yangtelah menempuh pendidikan dan memiliki kapasitas mumpuni untuk berkarya di daerah. Golongan terdidik dan cakap ini seharusnya diberi ruang dalam memajukan daerahnya. Pada realitasnya hari ini, Putra-Putri Daerah yang memiliki potensi dan kemampuan lebih memilih berada di Pulau Jawa dan tidak mau untuk kembali ke daerah asal untuk bekerja dan berkarya. Padahal, kelompok terdidik inilah sebagai mesin penggerak perubahan daerah.

Peningkatan Kesejahteraan

Pasca Pilkada,  perlu kita kawal janji-janji para Kepala Daerah sewaktu kampanye. Program prioritas peningkatan kesejahteraan harus diimplementasikan dengan lebih terukur. Akses terhadap sumber-sumber ekonomi terbuka bagi masyarakat. Pesta Demokrasi telah berlalu, mereka yang terpilih sebagai pemimpin, Primus Inter Pares (yang pertama dari yang setara), diberi mandat oleh rakyat mengupayakan hadirnya kesejahteraan bersama. Agar tidak hanya sekelompok kecil orang saja yang menikmati kesejahteraan, melainkan seperti pidato Sang Proklamator, Bung Hatta yang mengutip  pemikiran Charles Fourier, seorang sosialis Perancis, Nous voulons bâtir un monde où tout le monde soit-heureux, kami ingin membangun sebuah dunia di mana setiap orang berbahagia.

Facebook Comments