Rita Teurupun Dilaporkan ke Bawaslu Karena Masih Menjabat Sekretaris Tim GUSTU Covid-19 Kaimana

Rita Teurupun Dilaporkan ke Bawaslu Karena Masih Menjabat Sekretaris Tim GUSTU Covid-19 Kaimana

- in PolHum
226
0

Visioner.id, Papua Barat – Calon Bupati Kaimana nomor urut 02, Rita Teurupun dilaporkan ke Bawaslu Kaimana oleh seorang warga bernama Patrick Furima, Jumat (25/9/2020).

Didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Matdoan dan Akbar Budi Setiawan, Patrick melaporkan Rita atas dugaan pelanggaran Pemilu karena masih menjalankan tugas sebagai Sekretaris Tim Gugus Tugas Covid-19 Kaimana. Hal itu diketahui berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim GUSTU COVID-19 Kaimana kepada salah seorang warga untuk masuk ke Kaimana.

Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 September dan ditanda tangani oleh Rita Teurupun sebagai Sekretaris Tim GUSTU Covid-19 Kabupaten Kaimana. Padahal, Rita diketahui mendaftar sebagai Calon Bupati Kaimana pada tanggal 6 September 2020 dan sudah ditetapkan sebagai Calon Bupati Kaimana pada tanggal 23 September 2020.

“Bupati dan Sekda eks officio sebegai Ketua dan Sekretaris Tim Gustu, sementara pada tanggal 15 September 2020, Rita Teurupun resmi berhenti sebagai Sekda Kaimana. Lalu kenapa jabatan Sekretaris Tim Gustu melekat dengan jabatan Sekda masih dipegang Rita Teurupun?,” kata Patrick melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).

Patrick berpendapat, Tim GUSTU Covid-19 memiliki kewenangan dan dibiayai dengan anggaran yang berasal dari APBD. Kata dia, jabatan Sekretaris Tim GUSTU Covid-19 itu sangat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik karena Rita merupakan kandidat yang kini sedang bertarung di Pilkada Kaimana.

“Jabatan Sekretaris Tim Gustu itu ada kewenangan dan ada anggaran yang besar di situ. Diketahui dana recofeshing dari APBD Kaimana untuk penanganan Covid-19 Kaimana sebesar Rp129,9 Milyar,” ujar Patrick.

“Pada prinsipnya sejak tanggal 23 September 2020 Rita Teurupun sudah harus melepaskan semua jabatan dan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan anggaran yang bersumber dari APBD. Kami berharap
Bawaslu Kaimana memberikan rekomendasi sanksi administratif Pemilu kepada Rita. Jika terdapat indikasi pidana Pemilu, Bawaslu bisa rekomendasikan kepada Polres Kaimana untuk ditindak lanjuti,” tutup Patrick. (Adt).

Facebook Comments